RAPBD 2026 Diserahkan, 11 Perda Disahkan: Papua Pegunungan Mantap Melangkah

Jakarta, 1 Desember 2025 — Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menunjukkan langkah progresif dalam pengelolaan keuangan daerah. Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Papua Pegunungan, mereka secara resmi menyerahkan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Tahun Anggaran 2026 kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta.

Penyerahan yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri ini menjadi tonggak penting menuju evaluasi dan penetapan APBD 2026. Tak hanya cepat, Papua Pegunungan juga mencatat prestasi: menjadi provinsi tercepat kedua di Papua Raya dan ke-12 dari 38 provinsi se-Indonesia dalam menyerahkan dokumen RAPBD.

“Puji Tuhan, ini buah kerja keras bersama. Kami berharap APBD bisa segera dijalankan awal tahun depan untuk mempercepat pembangunan dan pelayanan publik,” ujar Wasuok Demianus Siep, Penjabat Sekda sekaligus Ketua Tim Pengelola Anggaran Daerah (TPAD).

Sebelumnya, DPR Papua Pegunungan telah menyetujui APBD Induk 2026 senilai Rp1,2 triliun dalam Rapat Paripurna pada 28 November 2025. Ketua DPRP, Yos Elopere, menyampaikan apresiasi atas kelancaran proses pembahasan dan menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang akuntabel dan berpihak pada masyarakat di delapan kabupaten.

Tak hanya itu, DPR juga menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp169,8 miliar, dengan mayoritas berasal dari pajak daerah. Langkah ini menunjukkan komitmen kuat untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Sebagai pelengkap, DPR Papua Pegunungan juga mengesahkan 11 Raperdasi menjadi Peraturan Daerah. Isinya mencakup isu strategis seperti peningkatan gizi masyarakat, pelestarian budaya asli, insentif investasi, hingga RPJMD dan RPJPD yang menjadi peta jalan pembangunan jangka menengah dan panjang.

Dengan langkah cepat dan strategis ini, Papua Pegunungan menegaskan diri sebagai provinsi muda yang serius membangun. Tahun 2026 pun diharapkan menjadi momentum percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di jantung Pegunungan Papua.