Pj Gubernur Velix Wanggai: Tata Tertib DPRP, Fondasi Demokrasi Papua Pegunungan

WAMENA, 17 Maret 2025 – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Pegunungan menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penetapan Peraturan Tata Tertib DPR Papua Pegunungan Tahun 2025. Acara ini berlangsung di Hotel Baliem Pilamo, Wamena, dan dihadiri oleh Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP., M.PA., Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, serta anggota DPR Papua Pegunungan terpilih.

Dalam sambutannya, Penjabat Gubernur Papua Pegunungan menekankan pentingnya rapat paripurna ini sebagai langkah strategis untuk memastikan kelancaran tugas dan fungsi DPR Papua Pegunungan sebagai lembaga legislatif.

“Penetapan Tata Tertib DPRD adalah landasan fundamental yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas, wewenang, serta hak dan kewajiban para anggota DPR Papua Pegunungan. Tata tertib ini harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi, keterbukaan, dan akuntabilitas yang tinggi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” ujar Dr. Velix.

Beliau juga menyoroti agenda penting lainnya dalam rapat ini, yaitu pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). *”Komisi-komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, serta Badan Pembentukan Peraturan Daerah harus dibentuk dengan mempertimbangkan kompetensi, integritas, dan komitmen untuk bekerja demi kepentingan rakyat. Saya berharap pembentukan AKD ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan transparansi,”* tambahnya.

 

Dr. Velix juga mengingatkan pentingnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang baik, transparan, dan akuntabel. *”APBD adalah instrumen utama dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. DPR Papua Pegunungan, melalui fungsi pengawasannya, diharapkan memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan daerah,”* tegasnya.

 

Dalam kesempatan ini, Dr. Velix juga menyampaikan pesan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Papua Pegunungan. *”Kepemimpinan yang akan datang harus mampu melanjutkan pembangunan dengan semangat inklusif, mendengar aspirasi masyarakat, serta memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak. Saya percaya bahwa dengan kepemimpinan yang visioner dan kolaboratif, Papua Pegunungan akan semakin maju dan sejahtera,”* tuturnya.

 

Ketua DPR Papua Pegunungan, Yos Elopere, menyampaikan bahwa penetapan Tata Tertib ini merupakan langkah strategis yang membutuhkan penyesuaian.

“Dengan ditetapkannya Tata Tertib ini, dewan akan melangkah ke tahap pembentukan alat kelengkapan dewan. Pansus DPR Papua Pegunungan telah bekerja sejak 17 Januari 2025 untuk menyusun Tata Tertib ini,”jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa pembentukan komisi-komisi, Badan Musyawarah (Bamus), dan Badan Anggaran (Banggar) akan segera dilakukan meskipun prosesnya sempat mengalami keterlambatan karena penyesuaian di kementerian.

Rapat Paripurna ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan DPR Papua Pegunungan sebagai lembaga legislatif yang baru. Dengan tata tertib yang telah ditetapkan, diharapkan DPR Papua Pegunungan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini.