PUNCAK JAYA – Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Alfred Papare mengungkapkan jika kedua pasangan calon Bupati Puncak Jaya sampai kini tidak mau datang ke Mulia, Ibu Kota Kabupaten Puncak Jaya.
Bahkan, upaya pendekatan yang dilakukan oleh Gubernur Papua Tengah dengan kedua paslon bupati baik nomor urut 1 Yuni Wonda – Mus Kogoya maupun nomor urut 2 Miren Kogoya – Mendi Wonorengga, agar naik ke Mulia untuk menyelesaikan masalah, tak disambut dengan baik.
“Bapak Gubernur Papua Tengah sudah melakukan upaya pendekatan dengan kedua Paslon bupati, dari tadi malam beliau sampaikan tadi pagi ke saya bahwa beliau sudah koordinasi dengan calon bupati Yuni Wonda dan Miren Kogoya sampai jam 01.00 WIT. Hasilnya, paslon bupati 01 dan 02 tidak mau naik ke Mulia dengan berbagai alasan masing-masing,” kata Kapolda Alfred Papare disela-sela pemusnahan alat perang di Lapangan Monuman Roh Kudus, Mulia, Kamis, 10 April 2025.
“Saya hanya melihat begini, ini seorang gubernur dengan rendah hati menghubungi kedua paslon bupati, tapi dengan keras kepala, mereka tidak mau mengikuti atau melaksanakan apa yang bapak gubernur minta kepada mereka,” sambungnya.
Untuk itu, lanjutnya, Gubernur Papua Tengah meminta Kapolda dan Danrem untuk naik ke Mulia untuk membantu membantu Forkompinda yang ada di Puncak Jaya dan masyarakat untuk mendamaikan kedua kubu paslon bupati ini. Bahkan, sempat mengajak kedua paslon bersama-sama naik ke Mulia.
“Tapi jawabannya tetap tidak mau. Bayangkan itu ya. Tapi tidak apa-apa. Saya dan pak Danrem, kami berdua pejabat di tingkat provinsi mau datang ke Mulia bukan karena ingin pamer ke masyarakat, tapi kita berdua sudah sepakat tidak boleh ada lagi masyarakat yang menjadi korban akibat konflik ini, tidak boleh ada lagi aksi saling serang yangbisa mengakibatkan jatuhnya korban,” tandasnya.
Kapolda Alfred Papare menegaskan bahwa ia bersama Danrem mendukung dan mensupport Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya dibawah kepemimpinan Pj Bupati bersama Kapolres dan Dandim dalam upaya mendamaikan kedua belah kubu pendukung paslon.
“Jadi, saya bukan mengancam, tapi saya hanya mengingatkan nanti. Siapapun nanti yang menjadi Bupati Puncak Jaya, memimpin kabupaten ini, saya akan mengawasi kinerja yang bersangkutan,” tandasnya.
“Saya akan meminta mengawasi itu lebih dekat dan pak Dandim nanti juga akan diperintahkan oleh pak danrem untuk mengawasi dari dekat. Teman-teman yang ada di pemerintahan, saya juga minta untuk membantu kami,” sambungnya.
Sebab, Kapolda mengaku melihat sebagai calon pemimpin, tidak punya hati melihat masyarakat yang mati akibat perang, tidak punya hati melihat kerugian materiil yang sangat banyak. Itu bukan hanya kerugian material dari kedua kubu, tapi dari orang lain yang tidak tahu sama sekali, yang tidak mengerti persoalan mereka, namun menjadi korban.
“Jadi kita bisa bayangkan nanti siapa yang menjadi bupati, sudah jelas pasti tidak akan benar itu pemerintahan. Nanti banyak alasan anggaran dipakai untuk apa-apa,” ujarnya.
“Saya ingatkan, saya akan awasi itu dan jangan datang ke saya untuk minta ampun kalau kita seret dari gedung itu untuk proses hukum. Ini janji saya di depan kita semua,” sambungnya lagi.
Apalagi, ujar Kapolda, sebelum gubernur berkomunikasi dengan kedua paslon bupati Puncak Jaya, ia telah melakukan itu
“Saya sudah bicara baik-baik dengan kedua calon bupati itu. Bahkan, saya mengajak kedua calon bupati untuk naik ke Mulia bersama-sama dengan pak Danrem. Saya dan pak Danrem diutus oleh pak gubernur untuk membantu percepatan perdamaian ini,” katanya.
Kapolda menilai apa yang sudah dilaksanakan baik pemerintah, TNI – Polri sudah maksimal, secara pendekatan budaya, pendekatan adat yang berlaku, pendekatan hukum yang dilaksanakan.
Untuk itu, Kapolda pun memperingatkan kedua paslon bupati maupun massa pendukungnya bahwa pihaknya tidak akan lagi membuka ruang lagi.
“Mungkin kemarin masih buka ruang itu untuk menerima masukan. Beberapa kali rapat, kami menerima masukan itu, tapi setelah ini, mungkin tidak lagi, karena kami berada di sini dengan niat tulus, tapi tidak diindahkan oleh kedua kubu atau kedua paslon bupati,” tegasnya.
Bahkan, secara khusus, Kapolda memperingatkan kepada kepala-kepala perang untuk tidak melakukan aksi lagi. Sebab, pihaknya akan menindak dengan tegas.
“Pak Erpas, dengan yang hadir disini, jangan berpikir bisa pulang kesini karena mungkin biasa-biasa saja, itu tidak. Ya, karena kemarin kita buka ruangan itu. Makanya anda bisa berkumpul dengan keluarga disini. Besok-besok tidak ada ruangan itu lagi,” katanya.
“Bahkan, mungkin kita tidak tahan di Nabire, mungkin kita kirim ke Nusa Kambangan sana. Karena ini kejahatan yang besar dan kejahatan yang terkoordinir. Jangan main-main. Jangan bilang ini adat-adat, tidak boleh. Karena adat gampang saja kita denda. Tidak ada anggaran pemerintah untuk dipakai denda adat, itu tidak ada,” paparnya.
“Nanti lihat saja, bupati siapa yang pakai anggaran buat bayar denda kepala, langsung saya seret. Ini perasaan saya yang saya sampaikan, tapi saya akan wujudkan itu,” pungkasnya.
Penulis : Gin
Editor : A. Buendi
