Wamena, 8 Agustus 2025 — Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar rapat koordinasi teknis penyelenggaraan pembangunan 2.200 unit rumah di wilayah Papua Pegunungan. Acara ini berlangsung di Hotel Baliem Pilamo, Wamena, dan dihadiri oleh Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, Wakil Gubernur Ones Pahabol, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para Bupati dan Wakil Bupati dari delapan kabupaten di provinsi tersebut.
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) terkait penyediaan rumah layak huni di wilayah pegunungan yang memiliki tantangan geografis dan biaya pembangunan yang tinggi. Program ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Dalam sambutannya, Gubernur John Tabo menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas perhatian khusus Presiden Republik Indonesia terhadap masyarakat Papua Pegunungan. Ia menekankan bahwa program ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga bentuk penghargaan terhadap masyarakat adat dan komitmen negara dalam menghadirkan keadilan pembangunan.
“Saya ingin menyampaikan bahwa program ini adalah perintah langsung dari Presiden. Ini bukan usulan reguler, tetapi bentuk perhatian khusus kepada masyarakat pegunungan yang selama ini menghadapi kesulitan luar biasa dalam hal perumahan,” ujar Gubernur.
Gubernur juga menjelaskan bahwa rumah yang akan dibangun terdiri dari 2.000 unit tipe 45 untuk masyarakat umum dan 200 unit tipe 90 untuk kepala suku. Ia menekankan bahwa pembangunan ini harus dilakukan dengan semangat gotong royong dan rasa memiliki.
“Saya minta seluruh Bupati dan Wakil Bupati untuk serius. Ini bukan proyek biasa, ini adalah amanat Presiden. Kita harus jaga kepercayaan ini. Pemerintah pusat sudah bantu, sekarang giliran kita di daerah untuk memastikan program ini berhasil. Mari kita bangun kampung halaman kita dengan semangat dan rasa memiliki,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa Presiden telah memberikan instruksi langsung dalam pertemuan pribadi yang berlangsung hingga larut malam di Jakarta, menunjukkan betapa besar perhatian terhadap Papua Pegunungan.
“Saya bertemu langsung dengan Presiden, dan beliau menyampaikan bahwa Papua Pegunungan adalah prioritas. Ini adalah durian jatuh bagi kita. Kita harus bersyukur dan bekerja keras agar program ini benar-benar menyentuh masyarakat,” tambah Gubernur.
Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Azis Andriansyah, menekankan pentingnya kesiapan teknis dan administratif agar program ini dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami hadir bersama seluruh Bupati untuk menyusun langkah-langkah strategis, mulai dari persiapan program, pelaksanaan teknis, hingga manajemen risiko agar program ini berjalan optimal,” ujar Azis.
Ia menambahkan bahwa semakin matang persiapan yang dilakukan, semakin besar keyakinan pemerintah pusat untuk segera menyalurkan bantuan. Oleh karena itu, seluruh pihak diminta untuk bekerja cepat dan cermat dalam menyusun dokumen pendukung, menyiapkan lahan, serta memastikan kesiapan masyarakat penerima manfaat.
Sementara itu Direktur Jenderal Perumahan Pedesaan, Imran, menyampaikan bahwa Kementerian PKP telah menurunkan delapan tim teknis ke delapan kabupaten untuk melakukan pendataan dan verifikasi langsung.
“Kementerian PKP tidak tinggal diam. Kami langsung responsif dengan mengirimkan tim ke lapangan. Masing-masing tim dipimpin oleh unsur direktur jenderal untuk melihat kondisi riil, melakukan pendataan penerima bantuan, lokasi pembangunan, serta analisis biaya,” jelas Imran.
Tim teknis telah mulai bekerja sejak awal Agustus, dengan Kabupaten Yahukimo menjadi daerah pertama yang dikunjungi. Tim akan terus bergerak hingga 11 Agustus. Hasil temuan lapangan akan dikonsultasikan pada 12 dan 13 Agustus, dan laporan final akan dipaparkan di hadapan Menteri PKP, Menteri Dalam Negeri, serta jajaran kementerian lainnya pada 14 Agustus di Jakarta.
Dalam diskusi, para Bupati menyampaikan kondisi masing-masing wilayah, termasuk ketersediaan bahan bangunan lokal seperti kayu dan kebutuhan rangka baja ringan di daerah yang lebih dekat dengan pusat kota. Kementerian PKP menekankan pentingnya masukan dari pemerintah daerah agar pembangunan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan lokal.
Program ini bukan sekadar penyediaan bahan bangunan, tetapi mencakup keseluruhan proses pembangunan rumah layak huni, termasuk sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam lokal. Hal ini menjadi penting mengingat setiap kabupaten memiliki tantangan dan potensi yang berbeda-beda.
Program pembangunan 2.200 unit rumah ini menjadi tonggak awal pembangunan infrastruktur perumahan di Papua Pegunungan dan diharapkan menjadi model bagi daerah-daerah lain yang memiliki tantangan geografis serupa. Pemerintah pusat dan daerah berkomitmen untuk bekerja sama demi mewujudkan hunian yang layak, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat pegunungan.
Penulis : Kaleb Lau
Editor : Tim Redaksi
