WAMENA – Ratusan pelajar di Tanah Papua menggelar aksi penolakan terhadap program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diumumkan oleh Presiden untuk siswa SD hingga SMA. Aksi ini dilakukan serentak di berbagai kota seperti Wamena, Nabire, Yahukimo, Deiyai, Jayapura, dan beberapa kota lainnya di Tanah Papua.
Nioluen Kotouki, salah satu tokoh muda di Tanah Papua, menyatakan bahwa aksi penolakan ini merupakan bagian dari hak demokrasi para pelajar yang harus dilindungi oleh pemerintah. “Tujuan utama para siswa ini adalah untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah, seharusnya di kawal sampaikan aspirasi bukan ditangkap atau dihadang” ujarnya.
Namun, ada beberapa kesan negatif yang sering kali mengotori ruang ekspresi masyarakat Papua di muka umum, yaitu sikap arogansi dari pihak kepolisian yang selalu menghadang massa yang hendak menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah.
“Kejadian bentrok hingga memakan korban jiwa di Tanah Papua bukan hal baru. Pemerintah dan institusi kepolisian perlu melakukan evaluasi untuk menata pelayanan yang lebih baik ke depan,” tambahnya.
Tuntutan aspirasi oleh sejumlah pelajar di beberapa kabupaten di Tanah Papua belum tersalurkan kepada pemerintah. Aksi yang dilakukan oleh siswa di beberapa kabupaten tersebut merupakan bagian dari hak ekspresi mereka sebagai warga negara di negara demokrasi.
“Saya melihat di zaman yang semakin canggih ini, pemerintah masih terlihat belum dewasa dalam menjawab tantangan. Justru sebaliknya, sikap kepolisian memalukan derajat institusi kepolisian di Tanah Papua,” kata Nioluen.
Ia mempertanyakan mengapa siswa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi, bahkan diinterogasi dan diancam secara berlebihan. “Apa kasus yang mereka lakukan sehingga melanggar hukum? Harusnya jelas,” tegasnya.
Penulis : Gin
Editor : Buendi
