Minimnya Tenaga Medis dan Sekolah Terbengkalai, DPRK Jayawijaya Desak Pemerintah Bertindak

Jayawijaya, 6 Mei 2025 – Ketua Komisi C DPRK Jayawijaya, Agus Logo, mengungkap berbagai permasalahan serius dalam sektor kesehatan dan pendidikan yang semakin memburuk akibat efisiensi anggaran. Dalam Hearing DPRK , ia menyoroti minimnya tenaga medis , fasilitas kesehatan yang tidak layak , serta bangunan sekolah yang terbengkalai akibat keterbatasan dana.

Komisi C menemukan bahwa fasilitas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayawijaya tidak memenuhi standar pelayanan kesehatan. Gedung baru yang telah dibangun masih bocor saat hujan , memaksa petugas memindahkan pasien ke tempat yang lebih kering. Selain itu, kamar mandi pasien tidak berfungsi dengan baik , serta stok obat-obatan yang telah kadaluwarsa masih tersimpan di gudang. Agus Logo menegaskan perlunya mekanisme distribusi obat setiap tiga bulan agar stok obat tidak terbuang percuma.

Selain permasalahan di sektor kesehatan, ia juga menyoroti kondisi pendidikan yang mengkhawatirkan. SMK Yasores masih menghadapi kendala pembangunan yang belum selesai, meskipun anggaran telah dialokasikan. Kontraktor yang tidak menyelesaikan proyek menyebabkan fasilitas sekolah terbengkalai , dengan kondisi kursi, meja, dan kaca yang rusak. Agus Logo mendesak pemerintah untuk mengambil langkah tegas dalam menyelesaikan pembangunan sekolah ini.

Kondisi Puskesmas Wesaput juga menjadi perhatian , dengan ruang yang terlalu sempit sehingga pegawai harus berbagi tempat. Selain itu, jumlah tenaga medis yang tidak mencukupi semakin memperburuk layanan kesehatan. Agus Logo menekankan bahwa efisiensi anggaran telah mengakibatkan pemutusan tenaga honorer , khususnya tenaga medis dan guru, sehingga sektor ini semakin terpuruk. Ia meminta pemerintah untuk segera mengaktifkan kembali tenaga honorer agar layanan kesehatan dan pendidikan tetap berjalan.

Sebagai solusi, Komisi C DPRK Jayawijaya mengusulkan kerja sama dengan berbagai pihak , termasuk perusahaan besar seperti PT. Freeport , untuk mendukung anggaran di sektor kesehatan dan pendidikan. Selain itu, ia mengajak kabupaten-kabupaten di Papua Pegunungan untuk bersatu dan berdiskusi dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam mencari solusi atas keterbatasan anggaran.

Dengan temuan ini, DPRK Jayawijaya berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret guna memastikan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat. Langkah proaktif dari seluruh pihak diharapkan dapat segera mengatasi krisis ini dan mewujudkan sistem pelayanan yang lebih layak dan berkeadilan