Lakukan Kordinasi Dengan Kementerian PUPR RI, Pemprov Papua Tengah Pastikan Pembangunan Kantor Gubernur, MRP dan DPRP Akan Dibangun Januari 2025

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melakukan koordinasi terkait pembahasan rencana pembangunan Kantor Gubernur, Kantor DPRP dan Kantor MRP Provinsi Papua Tengah bersama Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, pada Senin (30/09/2024), di Jakarta.

Rapat koordinasi pembahasan rencana pembangunan Kantor Gubernur, Kantor DPRP dan Kantor MRP Provinsi Papua Tengah ini dihadiri oleh para Tim Ahli dan Tim Arsitektur IKN serta semua perwakilan dari masing-masing Dirjen pada Kementerian PUPR RI.

Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk S.Sos.,MM mengungkapkan, dari penjelasan tim teknis pembangunan pekerjaan 3 kantor oleh Kementrian PUPR diperkirakan akan dimulai awal bulan Januari tahun 2025, dan rencana pembangunan tersebut bersamaan dengan pembangunan sejumlah kantor pemerintahan lainnya.

“Rencana pembangunan kantor Gubernur, DPR dan MRP direncanakan lelang proyeknya dimulai November Tahun 2025 hingga Januari 2025. Sehingga nanti pekerjaan besar ini sudah mulai dikerjakan awal tahun depan,” lugasnya.

Menurutnya, sesuai dengan perencanaan awal, pembangunan Kantor Gubernur, Kantor DPRP dan Kantor MRP Provinsi Papua Tengah akan tetap merunjuk pada master plan yang telah dibuat, namun masih terus dikaji dari aspek kontruksi, desain serta model bangunan.

“Khusus untuk di Papua Tengah, kita sudah punya master plan dan sanitasi sudah lengkap termasuk amdalnya. Dan tim dari Kementrian mengakui pembangunan pusat perkantoran yang kita rencanakan sangat unik, sehingga dibutuhkan tim teknis yang handal,” tuturnya.

Pj Gubernur Ribka Haluk juga mengaku, pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah sendiri yang dinilai oleh Kementerian PUPR RI akan menjadi contoh skala nasional bagi wilayah-wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB).

“Kita didampingi tim ahli dan arsitektur serta konsultan IKN, menurut mereka desain yang kita buat ini sangat unik sehingga perlu ada tim pendamping khusus untuk melaksanakan pembangunan, dan luar biasanya menjadi salah satu contoh pembangunan di daerah otonomi khusus,” ujarnya.

“Kami juga mengucapkan terima kasih karena desain yang kami buat dapat diterima oleh Kementerian PUPR RI, sehingga ini membuat kami senang, karena perkantoran yang kami rencanakan ini memiliki ciri khas di bumi Cendrawasih,” tutupnya. (*)