Konflik Berkepanjangan di Tanah Papua Dinilai Mengorbankan Masyarakat Sipil, Presiden Harus Tarik Pasukan Non-Organik

JAYAPURA – Situasi keamanan di Tanah Papua kembali menjadi sorotan setelah eskalasi baku tembak antara TNI dan TPNPB menimbulkan korban jiwa dari kalangan masyarakat sipil. Peristiwa tragis ini terutama terjadi di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah, di mana ibu-ibu, guru, perawat, bahkan anak-anak usia dini menjadi korban penembakan.

Menanggapi kondisi tersebut, Tokoh Muda Papua Nioluen Kotouki menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menarik seluruh pasukan non-organik dari Papua dan membuka ruang dialog damai. Ia menilai pendekatan keamanan yang selama ini dilakukan justru memperpanjang penderitaan masyarakat.

“Sudah bertahun-tahun penanganan politik ideologi di tanah Papua dilakukan dengan pendekatan moncong senjata. Akibatnya, nyawa masyarakat sipil terus menjadi korban, dan nasib mereka tidak pernah diurus dengan tuntas menurut hukum negara,” tegas Nioluen.

Dialog Damai Sebagai Jalan Keluar

Nioluen menekankan bahwa Indonesia adalah negara besar yang menganut paham demokrasi. Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah seharusnya mencari opsi lain selain kekerasan, yakni membuka ruang dialog antara negara dan TPNPB.

“Harusnya di masa Otsus jilid dua ini tidak lagi ada gencatan senjata. Otonomi khusus lahir sebagai resolusi konflik, bahkan empat provinsi baru lahir dalam rahim Otsus. Artinya, kita sudah berada di fase di mana tidak ada lagi alasan untuk mengedepankan senjata,” ujarnya.

Kajian LIPI Diabaikan

Nioluen juga menyoroti bahwa kajian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah memberikan rekomendasi alternatif untuk meredam konflik di Papua. Namun, rekomendasi tersebut hingga kini diabaikan oleh pemerintah pusat.

“Para petinggi negara tidak bisa masa bodoh dengan kondisi konflik berkepanjangan di tanah Papua. Kajian LIPI sudah ada, tapi tidak dijalankan,” katanya.

Darurat Kemanusiaan di Distrik Sinak

Kondisi darurat saat ini terjadi di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, di mana anak-anak usia dini, ibu-ibu, dan sejumlah pemuda menjadi korban penembakan. Situasi ini dinilai sebagai alarm serius yang harus segera ditangani oleh Presiden RI.

Nioluen menegaskan bahwa penarikan pasukan non-organik dan pembukaan ruang dialog damai adalah langkah mendesak untuk menghentikan siklus kekerasan yang terus berulang.

Seruan ini mencerminkan harapan masyarakat Papua agar konflik yang berkepanjangan tidak lagi mengorbankan warga sipil. Dengan dialog damai, diharapkan tercipta solusi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan, sehingga Papua benar-benar bisa menikmati kedamaian di era Otonomi Khusus jilid dua.