Kouta Rekrutmen CPNS 2024 Diminta 100 OAP dan Lahir Besar di Papua Pegunungan

WAMENA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Pegunungan meminta agar kuota rekrutmen CPNS 2024 diprioritaskan 100% untuk Orang Asli Papua (OAP) dan Lahir Besar Papua Pegunungan. Wakil Ketua Fraksi Gabungan Perubahan Papua Pegunungan, Danius Wenda, menyampaikan permintaan ini atas nama rakyat Papua Pegunungan.

“Atas nama rakyat Papua Pegunungan, saya meminta Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Pemerintah Pusat untuk memastikan penerimaan CPNS 100% bagi OAP dan Lahir Besar Papua Pegunungan,” ungkap Danius Wenda di Wamena, Selasa (28/1/25).

Danius menjelaskan bahwa peluang kerja bagi OAP di daerah ini sangat terbatas, terutama di sektor pemerintahan. Perusahaan besar seperti BUMN/BUMD, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Angkasapura, Telkom, BPJS, hotel, dan perusahaan swasta lainnya tidak memberikan kesempatan yang cukup bagi tenaga kerja pribumi.

“Perusahaan-perusahaan tersebut lebih mementingkan kelompok atau golongan tertentu dan mendatangkan tenaga kerja dari luar Papua dengan alasan bahwa OAP belum mampu. Padahal, perusahaan sudah memiliki Corporate Social Responsibility (CSR) yang mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan di lingkungan daerah operasinya,” jelasnya.

Danius menambahkan bahwa satu-satunya perusahaan yang peduli dengan tenaga kerja OAP adalah PT. Bank Papua. Pemerintah dan DPRPP sebagai mitra harus mencari solusi untuk menekan angka pengangguran.

“Melihat jumlah sarjana yang semakin banyak setiap tahun, yang melahirkan pengangguran dan kemiskinan absolut di atas tanah mereka, saya meminta pemerintah dan DPRPP untuk mencari solusi bersama,” ujar Danius.

Danius juga menyarankan agar semua perusahaan, baik BUMN, BUMD, maupun swasta yang beroperasi di Provinsi Papua Pegunungan, wajib memberdayakan dan merekrut tenaga kerja OAP dan Lahir Besar Papua Pegunungan. “Stop membawa masuk tenaga kerja dari luar daerah. Kami akan mengawal agar perusahaan-perusahaan tidak hanya mencari laba, tetapi juga membantu tenaga kerja OAP. Jika tidak peduli, kami akan evaluasi izin usahanya,” tegasnya.

Danius menekankan pentingnya membangun Papua Pegunungan tanpa diskriminasi. “Kami ingin di provinsi baru ini, semua pihak bersama-sama meletakkan pondasi yang baik tanpa ada perbedaan dan diskriminasi di dunia kerja, untuk menghindari potensi kesenjangan sosial antara Nusantara dan OAP,” tutupnya.