Kondisi Kemanusiaan dan Keamanan Yang tak Terjamin di Tanah Papua Membuktikan Gagalnya Otonomi Daerah Selama 30 Tahun.

Jayapura, 27 April 2026 – Tokoh muda Papua, Nioluen Kotouki, menyampaikan kritik tegas terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia yang berjalan tiga Dekade atau 30 Tahun. Dimana di Tanah Papua sendirin adanya adanya Otonomi Khusus (Otsus). Menurutnya, kondisi kemanusiaan dan keamanan di Tanah Papua yang masih jauh dari terjamin menjadi bukti nyata bahwa Otsus gagal menjawab kebutuhan orang asli Papua.

Kotouki menilai banyak pejabat di Papua, mulai dari gubernur, bupati hingga DPRK, menafsirkan Otsus sebatas aliran dana triliunan rupiah. Ironisnya, nasib orang asli Papua tetap terabaikan. Ia menyoroti masih terjadinya penembakan terhadap masyarakat sipil, termasuk anak-anak dan ibu hamil, yang menunjukkan lemahnya perlindungan negara terhadap warganya.

Otsus Sebagai Jalan Tengah yang Gagal

Kotouki mengingatkan bahwa UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua lahir sebagai jalan tengah untuk meredam tuntutan Papua merdeka. Namun, setelah puluhan tahun berjalan, Otsus dinilai tidak berhasil merangkul orang asli Papua.

“Yang harus disadari, apa yang mau dibanggakan kalau nasib orang asli Papua masih terusik, tertinggal, dan terbelakang. Bahkan gencatan senjata atas nama TPNPB selalu menjadikan rakyat sipil sebagai korban,” tegasnya.

Rakyat di Bawah Bayang-Bayang Militer

Kotouki menyoroti kontras antara perayaan HUT Otonomi Daerah ke-30 oleh pejabat daerah dengan kenyataan di lapangan. Saat rakyat meminta keadilan atas korban penembakan di Puncak Ilaga beberapa minggu lalu, mereka justru berhadapan dengan kekuatan militer.

“Negara harus sadar, pendekatan yang selalu berujung pada dendam hanya memperburuk keadaan. Otsus dinyatakan gagal karena masih ada penembakan di mana-mana di Tanah Papua,” ujarnya.

Seruan Evaluasi

Kotouki menyerukan agar negara dan para pemangku kepentingan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Otsus. Ia menekankan bahwa kebijakan yang tidak mampu menjamin keamanan dan kesejahteraan orang asli Papua tidak bisa lagi dipertahankan tanpa perubahan mendasar.