Kondisi Kemanusiaan dan Keamanan Yang tak Terjamin di Tanah Papua Membuktikan Gagalnya Otonomi Daerah Selama 30 Tahun.

- Penulis

Senin, 27 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jayapura, 27 April 2026 – Tokoh muda Papua, Nioluen Kotouki, menyampaikan kritik tegas terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia yang berjalan tiga Dekade atau 30 Tahun. Dimana di Tanah Papua sendirin adanya adanya Otonomi Khusus (Otsus). Menurutnya, kondisi kemanusiaan dan keamanan di Tanah Papua yang masih jauh dari terjamin menjadi bukti nyata bahwa Otsus gagal menjawab kebutuhan orang asli Papua.

Kotouki menilai banyak pejabat di Papua, mulai dari gubernur, bupati hingga DPRK, menafsirkan Otsus sebatas aliran dana triliunan rupiah. Ironisnya, nasib orang asli Papua tetap terabaikan. Ia menyoroti masih terjadinya penembakan terhadap masyarakat sipil, termasuk anak-anak dan ibu hamil, yang menunjukkan lemahnya perlindungan negara terhadap warganya.

Otsus Sebagai Jalan Tengah yang Gagal

Kotouki mengingatkan bahwa UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua lahir sebagai jalan tengah untuk meredam tuntutan Papua merdeka. Namun, setelah puluhan tahun berjalan, Otsus dinilai tidak berhasil merangkul orang asli Papua.

“Yang harus disadari, apa yang mau dibanggakan kalau nasib orang asli Papua masih terusik, tertinggal, dan terbelakang. Bahkan gencatan senjata atas nama TPNPB selalu menjadikan rakyat sipil sebagai korban,” tegasnya.

Rakyat di Bawah Bayang-Bayang Militer

Kotouki menyoroti kontras antara perayaan HUT Otonomi Daerah ke-30 oleh pejabat daerah dengan kenyataan di lapangan. Saat rakyat meminta keadilan atas korban penembakan di Puncak Ilaga beberapa minggu lalu, mereka justru berhadapan dengan kekuatan militer.

“Negara harus sadar, pendekatan yang selalu berujung pada dendam hanya memperburuk keadaan. Otsus dinyatakan gagal karena masih ada penembakan di mana-mana di Tanah Papua,” ujarnya.

Seruan Evaluasi

Kotouki menyerukan agar negara dan para pemangku kepentingan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Otsus. Ia menekankan bahwa kebijakan yang tidak mampu menjamin keamanan dan kesejahteraan orang asli Papua tidak bisa lagi dipertahankan tanpa perubahan mendasar.

Penulis : Gin

Editor : Tim Redaksi

Berita Terkait

Wakil Wali Kota Jayapura Serahkan SK Pensiun, Seratusan ASN Termasuk Guru Memasuki Masa Purna Tugas Tahun 2026
Rustan Saru Tegaskan Dinas PUPR-PKP Turun Lapangan, Cek Perizinan dan Tata Ruang Perumahan di Kawasan Timur Kota
Kopasgat Pastikan Keselamatan Penerbangan Tetap Terjaga Meski Asap Kebakaran Hutan Kurangi Frekuensi Pesawat di Puncak Jaya
Wabup Mus Kogoya Beri Motivasi CPNS: Bangun Disiplin, Tanggung Jawab, dan Komitmen Sejak Awal Pengabdian
Wabup Mus Kogoya Imbau Masyarakat dan ASN Puncak Jaya Gunakan Masker, Jaga Kesehatan, dan Tingkatkan Disiplin Kerja
Kunjungan Wakil Gubernur Papua Tengah di Puncak Jaya Berjalan Lancar Berkat Kesiapsiagaan Aparat Gabungan
Gubernur John Tabo Salurkan Rp1,25 Miliar Dana Otsus untuk 50 Kelompok Ekonomi Kreatif di Papua Pegunungan
Relawan TIK Papua Apresiasi Inovasi Digital Tiga Instansi di Kepulauan Yapen, Pelayanan Publik Kian Terbuka

Berita Terkait

Senin, 12 Oktober 2026 - 17:35 WIT

Wakil Wali Kota Jayapura Serahkan SK Pensiun, Seratusan ASN Termasuk Guru Memasuki Masa Purna Tugas Tahun 2026

Senin, 12 Oktober 2026 - 16:37 WIT

Rustan Saru Tegaskan Dinas PUPR-PKP Turun Lapangan, Cek Perizinan dan Tata Ruang Perumahan di Kawasan Timur Kota

Senin, 12 Oktober 2026 - 16:05 WIT

Kopasgat Pastikan Keselamatan Penerbangan Tetap Terjaga Meski Asap Kebakaran Hutan Kurangi Frekuensi Pesawat di Puncak Jaya

Senin, 12 Oktober 2026 - 15:57 WIT

Wabup Mus Kogoya Beri Motivasi CPNS: Bangun Disiplin, Tanggung Jawab, dan Komitmen Sejak Awal Pengabdian

Senin, 12 Oktober 2026 - 15:44 WIT

Wabup Mus Kogoya Imbau Masyarakat dan ASN Puncak Jaya Gunakan Masker, Jaga Kesehatan, dan Tingkatkan Disiplin Kerja

Berita Terbaru