Kepengurusan Koperasi Papua Pegunungan 2026–2030 Resmi Dilantik di Wamena

Wamena – Kepengurusan dan Dewan Pengawas Koperasi Provinsi Papua Pegunungan periode 2026–2030 resmi dilantik dalam seremoni yang digelar di Hotel Baliem Pilamo, Rabu (5/3/2026).

Pelantikan dilakukan oleh Asisten II Setda Papua Pegunungan, Elai Giban, yang mewakili Gubernur Papua Pegunungan. Dalam struktur baru tersebut, Simson Asso dipercaya sebagai ketua, didampingi Wakil Ketua Ronal A. Giban, Sekretaris Tarwi Kiwo, Wakil Sekretaris Mesier Tabuni, Bendahara Devi Yikwa, serta Wakil Bendahara Ulenus Wenda.

Dewan Pengawas turut dikukuhkan dan diketuai oleh Elai Giban bersama delapan anggota lainnya. Prosesi pelantikan berlangsung di Wamena dengan dihadiri sejumlah pimpinan perangkat daerah.

Dalam sambutannya, Elai Giban menegaskan bahwa pembentukan Koperasi Provinsi Papua Pegunungan merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk menekan inflasi sekaligus menjaga ketahanan pangan.

“Koperasi ini dibentuk untuk memperpendek rantai distribusi sehingga harga pasar dapat lebih terkendali. Selain itu, potensi komoditas unggulan daerah harus dimaksimalkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sektor prioritas meliputi pertanian, peternakan, dan perikanan yang tersebar di delapan kabupaten. Koperasi akan berperan sebagai sentra penampung hasil produksi masyarakat sebelum dipasarkan, baik di dalam wilayah maupun ke luar daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Papua Pegunungan, Alpius Yigibalom, menegaskan bahwa koperasi memiliki tanggung jawab utama dalam menampung hasil produksi masyarakat.

“Koperasi itu punya kewajiban menampung. Saya sering katakan, pertanian menanam, koperasi menampung, perdagangan silakan berpikir mau membawa hasil rakyat itu ke mana. Itu pembagian tugasnya,” tegasnya.

Ia menambahkan, secara teknis pihaknya akan membangun kolaborasi dengan koperasi desa Merah Putih agar peran masing-masing tetap berjalan sesuai fungsi.

“Kami akan bekerja sama. Koperasi Provinsi Papua Pegunungan hanya sampai pada level koperasi provinsi. Kita tidak perlu sampai ke tingkat paling bawah karena itu bukan kewenangan kita. Jangan sampai dianggap mengambil alih tugas pihak lain,” jelasnya.

Menurut Alpius, kekuatan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan. Saat ini unsur pertanian, peternakan, perekonomian, perdagangan, hingga koperasi telah siap bergerak bersama.

“Kami lengkap. Pertanian ada, peternakan ada, perdagangan ada, koperasi ada. Kami siap membangun negeri ini,” ujarnya optimistis.

Menjawab pertanyaan mengenai hambatan sejak 2021 hingga kini, Alpius mengakui bahwa tantangan terbesar terletak pada koordinasi dengan daerah.

“Kami punya tugas pengawasan. Mengawasi setiap perkembangan yang ada. Namun, memang ada kendala koordinasi dengan teman-teman di kabupaten,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa pengawasan yang dibangun saat ini difokuskan pada Koperasi Provinsi Papua Pegunungan yang baru saja dilantik, dan berada langsung di bawah pengawasan asisten yang membidangi perekonomian.

“Pengawasan kami fokus pada koperasi provinsi ini, bukan pada koperasi kelurahan atau desa Merah Putih. Jadi pengurus yang baru dilantik tidak terlepas dari sistem pengawasan yang sudah disiapkan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Koperasi Provinsi Papua Pegunungan, Simson Asso, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan pemerintah daerah kepada pengurus yang baru dilantik.

“Kami siap menjalankan tugas sesuai arahan pemerintah provinsi dan memastikan hasil bumi masyarakat dapat tertampung dengan baik,” katanya.

Untuk tahap awal, pusat penampungan sementara disiapkan di Mall Jayawijaya. Masyarakat dapat membawa hasil pertanian dan produksinya ke lokasi tersebut, sementara proses distribusi akan ditangani sepenuhnya oleh pengurus koperasi.

“Kami siap menampung. Masyarakat datang menjual, dan kami yang mengelola distribusinya,” tandas Simson.