KemenPANRB Gelar Evaluasi Pemerintah Digital di Jayapura, Dorong Papua Pegunungan dan Papua Tengah Perkuat Transformasi Layanan Publik

Jayapura, 30 September 2026 — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) melaksanakan Diskusi Kelompok Terarah Arah Kebijakan Pemerintah Digital dan Visitasi Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Tahun 2026 di wilayah Papua, Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Kegiatan berlangsung pada 29–30 September 2026 di Swiss-Belhotel Jayapura.

Kegiatan diikuti oleh pemerintah provinsi serta kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Puncak Jaya. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya, Akbar Fitrianto, SSTP, bersama unsur yang menangani penyelenggaraan Pemerintah Digital di daerah.

Visitasi ini merupakan bagian dari Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Tahun 2026 yang bertujuan memotret kemajuan transformasi digital pemerintah sekaligus memperkuat keterpaduan penyelenggaraan Pemerintah Digital. Evaluasi tersebut juga menjadi salah satu komponen yang memengaruhi capaian Indeks Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Dalam proses visitasi, pemerintah daerah diberikan ruang untuk menyampaikan dan mengklarifikasi data serta bukti dukung terkait pelaksanaan Pemerintah Digital. Peserta juga mendapatkan pendampingan dalam pemenuhan instrumen evaluasi, termasuk aspek teknologi informasi dan komunikasi, layanan digital, organisasi dan tata laksana.

Kepala Diskominfo Kabupaten Puncak Jaya, Akbar Fitrianto, SSTP, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat penyelenggaraan Pemerintah Digital di Puncak Jaya sesuai kondisi dan kebutuhan daerah. Transformasi digital, menurutnya, tidak hanya berkaitan dengan aplikasi dan teknologi, tetapi juga integrasi data, tata kelola, sumber daya manusia serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya diharapkan dapat terus melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi serta memperkuat kolaborasi antarperangkat daerah.