Kajati Papua Jefferdian Lantik Aspidsus dan Aspidum Baru, Perkuat Penegakan Hukum

Jayapura– Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua, Dr. Jefferdian, S.H., M.H., melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah pejabat strategis di lingkungan Kejaksaan Tinggi Papua dalam upacara yang berlangsung di Aula Kejati Papua, Jayapura.

Pelantikan tersebut merupakan bagian dari rotasi dan promosi jabatan yang dilakukan Kejaksaan Agung RI dalam rangka penyegaran organisasi, penguatan kelembagaan, serta peningkatan kualitas pelayanan dan penegakan hukum di Tanah Papua.

Dalam pelantikan itu, Dr. Jusak Elkana Ayomi, S.H., M.H. resmi menjabat sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Papua menggantikan Dr. Adyantana Meru Herlambang, S.H., M.H. Sementara jabatan Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejati Papua kini diemban oleh Harianto Pane, S.H., M.H. menggantikan Dr. Lapatawe, S.H., M.H.

Selain itu, Muhammad Yuris Rawando, S.H., M.H. resmi dilantik sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Nabire menggantikan Jusak Elkana Ayomi yang mendapat promosi jabatan sebagai Aspidsus Kejati Papua.

Pada kesempatan yang sama, Ahmad Latupono, S.H., M.H. juga resmi dilantik sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jayawijaya menggantikan Sunandar Pramono, S.H., M.H.

Kajati Papua Jefferdian mengatakan mutasi dan promosi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

Menurut dia, setiap pejabat yang mendapat amanah baru harus mampu menjaga kepercayaan publik, memperkuat kinerja institusi, serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi.

Usai dilantik, Aspidsus Kejati Papua yang baru, Jusak Elkana Ayomi, mengatakan akan melanjutkan berbagai program dan penanganan perkara yang telah dijalankan pejabat sebelumnya.

Menurut dia, pergantian jabatan merupakan bagian dari proses organisasi sehingga berbagai capaian yang telah diraih harus terus dijaga dan ditingkatkan melalui kerja sama seluruh jajaran.

“Pada prinsipnya saya melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh pejabat sebelumnya. Tentu dengan dukungan dan kolaborasi seluruh jajaran di bidang tindak pidana khusus maupun di lingkungan Kejaksaan Tinggi Papua,” katanya.

Terkait langkah awal setelah resmi menjabat, Jusak mengatakan akan terlebih dahulu melakukan konsolidasi internal serta mempelajari berbagai program dan perkara yang sedang berjalan sebelum mengambil langkah-langkah teknis lebih lanjut.

Menurutnya, pemahaman menyeluruh terhadap pekerjaan yang sedang berlangsung menjadi penting agar proses penegakan hukum dapat berjalan berkesinambungan tanpa mengganggu kinerja yang telah dibangun sebelumnya.

“Langkah awal setelah dilantik tentu kami akan melakukan konsolidasi, mempelajari seluruh pekerjaan yang sedang berjalan, kemudian melanjutkan program-program yang sudah ada agar pelaksanaan tugas tetap berjalan optimal,” ujarnya.

Ia menegaskan komitmennya untuk menjaga profesionalisme dalam penanganan perkara tindak pidana khusus serta memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mendukung penegakan hukum yang berkeadilan di Papua.

Sementara itu, Kajari Nabire yang baru dilantik, Muhammad Yuris Rawando, menyatakan siap menjalankan amanah yang diberikan pimpinan serta melanjutkan berbagai program kerja yang telah berjalan di Kejaksaan Negeri Nabire.

Menurut dia, kesinambungan program dan pelayanan hukum kepada masyarakat menjadi bagian penting yang harus dijaga sehingga proses penegakan hukum di wilayah Nabire dapat berjalan secara optimal.

Di sisi lain, Kajari Jayawijaya Ahmad Latupono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan seluruh proses penanganan perkara yang saat ini sedang berjalan di Kejaksaan Negeri Jayawijaya.

Menurut dia, pergantian pimpinan tidak akan menghambat proses penegakan hukum yang telah berlangsung karena seluruh perkara tetap menjadi tanggung jawab institusi untuk diselesaikan secara profesional.

“Perkara-perkara yang sementara berjalan akan kami lanjutkan. Menjadi tugas kami untuk melakukan pengawalan terhadap setiap proses hukum hingga selesai sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Ahmad mengakui pelaksanaan tugas di wilayah Pegunungan Papua memiliki tantangan tersendiri, mulai dari kondisi geografis, luasnya wilayah hukum, hingga situasi keamanan di sejumlah daerah yang membutuhkan penyesuaian dalam pelaksanaan tugas.

Meski demikian, pihaknya berkomitmen tetap menjalankan tugas secara maksimal guna memastikan pelayanan hukum kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

“Kondisi wilayah memang menjadi tantangan. Dengan rentang kendali yang cukup luas dan situasi keamanan di beberapa daerah, tentu kami harus menyesuaikan langkah-langkah yang diambil. Namun apa yang menjadi tugas kami akan tetap dilaksanakan semaksimal mungkin,” ujarnya.

Selain fokus pada penanganan perkara pidana, Ahmad juga menaruh perhatian terhadap pengelolaan dana desa yang selama ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung.

Menurut dia, dana desa harus dimanfaatkan secara tepat sasaran dan sesuai ketentuan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Karena itu, Kejaksaan Negeri Jayawijaya akan melakukan pengawalan dan pendampingan terhadap penggunaan dana desa guna mencegah terjadinya penyimpangan maupun penyalahgunaan anggaran.

“Dana desa merupakan program pemerintah yang harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Kami akan mengawal agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Melalui pelantikan sejumlah pejabat strategis tersebut, Kejati Papua berharap kinerja institusi kejaksaan dalam penegakan hukum, pemberantasan tindak pidana korupsi, pengawasan penggunaan anggaran negara, serta pengawalan program pembangunan di Papua dapat semakin optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.