Jalur Jayawijaya–Tolikara Lumpuh Akibat Longsor, Pemerintah Bergerak Cepat Pulihkan Akses

WAMENA, 23 April 2026 – Jalur darat yang menghubungkan Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Tolikara sempat lumpuh total akibat longsor dan banjir yang dipicu hujan deras dalam beberapa hari terakhir.

Curah hujan tinggi yang melanda wilayah pegunungan sejak pertengahan April menyebabkan material tanah longsor menutup badan jalan di sejumlah titik, bahkan memicu kerusakan serius pada infrastruktur jalan. Dampak paling parah dilaporkan terjadi di Distrik Bolakme dan Distrik Tagime, Kabupaten Jayawijaya, sejak 19 April 2026.

Sejumlah ruas jalan mengalami kerusakan berat, termasuk di kawasan Golakai, di mana badan jalan dilaporkan patah dan tertimbun material longsoran. Kondisi ini mengakibatkan arus transportasi antarwilayah terhenti total selama beberapa hari.

Kondisi tersebut sempat memicu keluhan dari masyarakat yang menilai penanganan pemerintah berjalan lambat. Namun, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menegaskan bahwa langkah penanganan telah dilakukan sejak awal kejadian.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Papua Pegunungan, Tunggul Wijaya Panggabean, menyampaikan bahwa perbaikan jalan yang terdampak longsor tengah ditangani oleh Balai Jalan dan saat ini sudah dalam proses pengerjaan.

“Penanganan jalan putus dan longsor sedang berjalan. Pekerjaan sudah dilakukan di lapangan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, proses penanganan sempat mengalami keterlambatan karena adanya permintaan masyarakat agar dilakukan normalisasi jalur terlebih dahulu guna menghindari potensi konflik.

Dalam dua hari terakhir, alat berat telah diturunkan dan mulai bekerja membuka kembali akses yang tertutup material longsor.

“Kami juga sudah beberapa kali turun langsung ke lokasi untuk memastikan penanganan berjalan. Jadi tidak benar jika disebut lamban,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan penanganan titik-titik kerusakan jalan menjadi kewenangan Balai Jalan, sementara pemerintah provinsi terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Adapun normalisasi sungai yang diminta masyarakat merupakan kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS) Merauke.

Saat ini, pemerintah memprioritaskan pembukaan jalur darurat agar konektivitas antarwilayah dapat segera pulih.

“Fokus kami adalah memastikan jalur darurat bisa segera difungsikan agar akses antar kabupaten kembali normal,” jelasnya.

Berdasarkan laporan terbaru dari lapangan, akses jalan yang sebelumnya terputus kini telah kembali dapat dilalui kendaraan, meski penanganan lanjutan masih terus dilakukan.

“Puji Tuhan, akses jalan saat ini sudah kembali normal dan bisa dilewati kendaraan,” pungkasnya.