Industri Sagu Papua Masuk RPJMN 2025–2029, Pemerintah Siapkan Hilirisasi

Jakarta, 18 Desember 2025. Agenda pengembangan sagu di wilayah Papua menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Pengarahan Presiden kepada Komite Eksekutif Papua dan Kepala Daerah se-Pulau Papua di Istana Negara, pada 16 Desember 2025.

Dalam arahan pengantarnya, Ketua Komite Eksekutif Papua Velix Wanggai menjelaskan bahwa Papua menjadi bagian strategis dalam transformasi Indonesia. Dalam konteks itu, transformasi ekonomi yang menuju ketahanan pangan dan energi. Setiap daerah,, mulai dari kampung, kecamatan, kabupaten dan provinsi harus mengatur langkah terpadu menuju swasembada pangan dan energi.

Bagi Papua, Presiden Prabowo menekankan untuk mendorong komoditas singkong, jagung dan sagu. Dari 6,5 juta hektare lahan sagu di dunia, sekitar 5,5 juta hektare atau 85%-nya berada di Indonesia, dengan Papua sebagai wilayah terluas. Hal ini menjadi kekuatan Indonesia untuk penguatan ketahanan pangan dan energi ke depan.

Saat dialog dengan Presiden Prabowo ini, Bupati Sorong Selatan, Petronela Krenak menjelaskan Kabupaten Sorong Selatan memiliki hutan sagu yang luas sekitar 149.778,42 Ha.

Dalam perjalanan sejak tahun 2012, PT. Perhutani pernah menanamkan investasi pabrik sagu di Distrik Kais, Kampung Tapuri, Kp. Kais, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya.

Dalam pandangan Bupati Sorong Selatan, bahwa proses persiapan investasi industri sagu di Distrik Kais telah dimulai dengan pembangunan jalan dan jembatan oleh Kementerian PUPR. Namun saat ini, investasi sagu dari PT. Perhutani berhenti. Dukungan dari lintas Kementerian juga berhenti.

Karena itu, Bupati Petronela Krenak mengusulkan kepada Presiden Prabowo untuk mewujudkan kembali industri sagu di Kabupaten Sorong Selatan.

Ketua Komite Eksekutif Papua Velix Wanggai, menceritakan bahwa Presiden Prabowo menyimak serius usulan Bupati Sorong Selatan untuk re-aktivasi industri sagu ini. Merespon usulan Bupati Sorong Selatan, Presiden Prabowo menginstruksikan agar Danantara dan PT Agrinas, holding BUMN di sektor perkebunan dan pertanian untuk menjajaki investasi sagu di Papua, khususnya dalam menghidupkan kembali industri sagu yang pernah dibangun PT. Perhutani.

Kebijakan pengembangan sagu di Papua telah ditegaskan Presiden Prabowo dalam 3 dokumen arah pembangunan nasional, di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025 – 2029.

Dalam desain besar pembangunan nasional ini, Presiden Prabowo menekankan pengembangan sentra-sentra sagu di kawasan selatan Papua, seperti di Kabupaten Mappi, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Waropen, dan Kabupaten Sorong Selatan, jelas Velix Wanggai.

Dengan perwilayahan komoditas kawasan dalam 5 tahun ini, Komite Eksekutif Papua telah menetapkan agenda kerja pengembangan industri sagu, baik skala mikro, menengah dan makro secara terpadu, lintas Kementerian/Lembaga, BUMN serta pihak dunia usaha sebagai offtaker, pasar dari produksi sagu Papua, serta kebijakan hilirisasi sagu untuk pasar nasional dan global.

Sebagai komoditas masa depan, sagu juga merupakan bagian dari penting dari ikatan sosiologis, budaya dan ekologi masyarakat asli Papua. Sagu adalah peradaban Papua, sehingga kebijakan pengembangan sagu di Papua, dikelola secara terpadu dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal, jelas Velix Wanggai.