Wamena, 5 Juni 2025 – Gubernur Papua Pegunungan, Dr. (HC) John Tabo, menegaskan bahwa setiap bendahara di lingkungan pemerintah harus memiliki sertifikasi khusus sebagai bentuk peningkatan kompetensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pernyataan ini disampaikan oleh John Tabo usai penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua, yang berlangsung di Grand Baliem Hotel Wamena.
Gubernur menyoroti bahwa banyak bendahara yang bertugas tanpa memiliki kemampuan administrasi keuangan yang memadai, sehingga berisiko terjadi penyalahgunaan dan kesalahan dalam pengelolaan anggaran.
“Banyak orang ingin menjadi bendahara, tetapi tidak memiliki kompetensi yang cukup. Penyalahgunaan bisa terjadi, dan itu berbahaya. Oleh karena itu, dalam pemerintahan saya, setiap bendahara harus memiliki sertifikat,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan telah meminta BPKP untuk menyediakan pelatihan khusus selama 2–7 hari bagi bendahara, agar mereka memahami cara administrasi keuangan yang benar dan tertib.
Gubernur John Tabo juga menekankan bahwa program sertifikasi ini sudah pernah diterapkan di Tolikara, dan terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan oleh bendahara daerah.
Gubernur Papua Pegunungan juga mengungkapkan pentingnya pendidikan keuangan bagi bendahara, dengan merujuk pada kasus seorang bendahara di Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P & P) yang mengalami kesulitan dalam pertanggungjawaban keuangan hingga berujung pada tindakan tragis.
“Ada kejadian di mana seorang bendahara tidak mampu membuat laporan pertanggungjawaban keuangan, sehingga mengalami tekanan berat. Kita harus memastikan semua bendahara memahami bagaimana menggunakan uang negara dengan benar dan mampu mempertanggungjawabkannya,” ujar John Tabo.
Dengan adanya kerja sama antara Pemprov Papua Pegunungan dan BPKP, sertifikasi bendahara di lingkungan pemerintah diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Gubernur John Tabo berharap bahwa kebijakan ini akan mencegah kesalahan administrasi serta memastikan dana publik dikelola secara transparan dan akuntabel, demi kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan.
Penulis : Kaleb
Editor : Buendi
