Gedung Dinas Pendidikan Dipakai DPRP, Jayawijaya Minta Kepastian Aset

Wamena, 28 Januari 2026 – Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya secara resmi mendatangi Kantor DPRP Papua Pegunungan untuk mempertanyakan penggunaan gedung yang sebelumnya menjadi Kantor Gubernur, namun kini difungsikan sebagai Kantor DPRP Papua Pegunungan. Pertemuan berlangsung dengan cara elegan dan penuh dialog, dihadiri oleh Wakil Ketua III DPRP Berthus Asso, Wakil Ketua II Terius Yigibalom, serta Ketua Komisi I.

Sejak terbentuknya Provinsi Papua Pegunungan, sebagian besar aset yang digunakan merupakan milik Kabupaten Jayawijaya. Gedung Dinas Pendidikan yang berlokasi di Jalan Diponegoro, Jayawijaya, kini dipakai DPRP sebagai kantor sementara. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan dari pihak Dinas Pendidikan, mengingat gedung tersebut sangat dibutuhkan untuk pelayanan publik di sektor pendidikan.

Wakil Ketua III DPRP Papua Pegunungan Berthus Asso menegaskan bahwa dialog yang dilakukan Dinas Pendidikan adalah wajar dan harus direspons dengan baik. Ia menekankan pentingnya mediasi antara DPRP, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, dan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya agar tercapai kesepakatan terkait status gedung tersebut.

Sementara itu Wakil Ketua II DPRP Papua Pegunungan Terius Yigibalom menambahkan bahwa Dinas Pendidikan telah beberapa kali menyurati Pemerintah Provinsi, namun belum mendapat jawaban. Ia berharap ada kepastian administrasi agar pelayanan DPRP tidak terganggu.

“Penggunaan gedung oleh DPRP merupakan hasil pinjam pakai yang disampaikan Gubernur Papua Pegunungan, hingga kantor DPRP permanen di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Gunung Susu selesai dibangun,” tegas Terus Yigibalom.

Dinas Pendidikan Jayawijaya menilai penggunaan gedung tanpa kepastian status aset berpotensi menghambat pelayanan pendidikan. Mereka menekankan bahwa gedung tersebut adalah fasilitas vital bagi masyarakat Jayawijaya, sehingga perlu ada kejelasan apakah statusnya pinjam pakai atau akan dikembalikan.

DPRP Papua Pegunungan berkomitmen untuk segera melakukan mediasi dengan Gubernur, Sekretaris Daerah, serta Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Tujuannya adalah mencari solusi terbaik agar DPRP dapat bekerja dengan tenang, sementara Dinas Pendidikan tetap bisa menjalankan pelayanan publik secara optimal.