Forum Pribumi Papua Pegunungan Tuntut Transparansi Kuota CASN 2024

Wamena, 24 November 2025 — Ratusan pencari kerja (pencaker) yang tergabung dalam Forum Pribumi Papua Pegunungan bersama delapan koordinator lapangan (korlap) dari kabupaten/kota serta perwakilan anak cucu perintis Papua Pegunungan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan (DPRP), Senin (24/11/2025).

Aksi ini dilakukan untuk menyampaikan empat tuntutan utama kepada DPRP terkait kebijakan penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan pengelolaan anggaran daerah.

Dalam orasinya, para demonstran menyampaikan empat poin aspirasi sebagai berikut:

1. Penganggaran Kuota CASN 6.500 Formasi: Forum meminta DPRP Papua Pegunungan menganggarkan kuota 6.500 formasi CASN agar dapat direalisasikan pada tahun 2026.

2. Optimalisasi Kuota Kosong Formasi 2024: Massa mendesak DPRP untuk mendorong pemanfaatan 347 formasi CASN yang belum terisi pada seleksi tahun 2024 dan telah diserahkan ke Kementerian PAN-RB.

3. Penambahan Anggaran BKPSDM: Forum meminta DPRP menaikkan anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Papua Pegunungan guna mendukung kelancaran proses seleksi CASN.

4. Kepastian dalam Rapat Paripurna: DPRP diminta memberikan kepastian terhadap dua tuntutan utama tersebut dalam forum resmi paripurna. Jika tidak ditindaklanjuti, Forum mengancam akan kembali dengan massa yang lebih besar.

Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRP Papua Pegunungan, Yos Elopere, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima dan akan mengawal aspirasi para pencaker. Ia menegaskan bahwa DPRP siap mendorong hasil komunikasi Forum dengan Kementerian PAN-RB di Jakarta agar segera ditindaklanjuti.

“Kami sudah menerima aspirasi dari Forum Pribumi Papua Pegunungan dan akan mengawal prosesnya. Kami juga berharap pemerintah provinsi, baik Gubernur maupun Wakil Gubernur, bisa bekerja sama dan tidak saling menyalahkan,” ujar Elopere.

Ia menekankan pentingnya menjaga nasib para pencaker agar tidak menjadi korban dari konflik internal di tingkat pemerintahan.

“Kalau ada masalah di tingkat atas, jangan korbankan pencaker di bawah. Kami akan segera mengundang dinas terkait, bahkan Gubernur dan Wakil Gubernur, untuk duduk bersama membahas persoalan ini,” tegasnya.

Elopere juga meminta agar alokasi kuota kosong sebanyak 347 formasi CASN diumumkan secara transparan kepada publik.

“Setidaknya data penerima kuota itu harus disampaikan ke para pencaker agar tidak menimbulkan prasangka buruk,” pungkasnya.