Forum Konsultasi Publik RKPD 2027, Papua Mantapkan Arah Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan

Jayapura, 23 April 2026 – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Hal itu disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 yang digelar di Jayapura, Rabu (23/4/2026).

Dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Gubernur Papua, Aryoko A.F Rumaropen mengatakan forum ini merupakan tahapan strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah. “Pembangunan tidak dapat berjalan optimal jika hanya dirancang oleh pemerintah semata, melainkan harus melibatkan aspirasi, masukan dan kebutuhan nyata dari masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, RKPD sebagai dokumen tahunan memiliki peran penting dalam menerjemahkan RPJMD ke dalam program dan kegiatan yang terukur, terarah, serta berdampak langsung bagi masyarakat. Oleh karena itu, forum konsultasi publik menjadi ruang kolaborasi untuk memastikan arah pembangunan Papua benar-benar inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Gubernur juga menegaskan, arah kebijakan pembangunan Papua tahun 2027 difokuskan pada integrasi lintas sektor dan penguatan sinergi antarwilayah. Fokus pembangunan meliputi integrasi layanan publik berbasis digital, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi seperti telemedicine, serta pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.

Selain itu, penguatan keamanan dan ketertiban melalui sinergi antara pemerintah daerah dan aparat keamanan, serta partisipasi masyarakat juga menjadi prioritas. Pengembangan kawasan ekonomi terpadu melalui hilirisasi komoditas unggulan, kemitraan, dan penguatan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal turut menjadi perhatian.

“Papua memiliki tantangan yang tidak ringan, mulai dari kondisi geografis hingga keterbatasan akses layanan dasar. Namun kita juga memiliki kekuatan besar berupa kekayaan sumber daya alam dan keragaman budaya,” katanya.

Oleh karena itu, Gubernur mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berperan aktif memberikan masukan konstruktif. “Sinergi antar perangkat daerah harus terus diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih program,” tambahnya.

Gubernur berharap forum ini menghasilkan rumusan berkualitas guna mendorong terwujudnya Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmonis. (*)