DPRK Puncak Jaya Desak Penertiban Bangunan Liar dan Sengketa Tanah di Kota Mulia

- Penulis

Selasa, 29 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

‎Mulia,(Senin, 28/07)_Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Puncak Jaya menyampaikan aspirasi masyarakat terkait dengan bangunan liar dan sengketa tanah di Kota Mulia. Wakil Ketua 3 DPRK Maikel Y. Wonerengga, S. IP didampingi oleh anggota DPRK Puncak Jaya Tinus Deriebi menyampaikan pokok pikiran aspirasi masyarakat yang selama ini mereka dengar, lihat dan rasakan.

‎Maikel menyatakan bahwa bangunan liar dan sengketa tanah di Kota Mulia telah menjadi masalah serius yang perlu segera ditangani. “Kami dari DPRK mengajak maupun bersikap mendesak kepada pemerintah daerah dan juga kepada TNI-POLRI sebagai mitra untuk segera menertibkan didalam kota Mulia ini banyak bangunan bangunan yang memang dampak dari politik,” kata maikel.

‎Ia juga menyatakan bahwa ada tanah yang dimiliki oleh masyarakat asli telah diduduki oleh oknum-oknum dari luar yang mengklaim tanah tersebut sebagai milik mereka, meskipun ada bukti kepemilikan tanah yang sah seperti surat sertipikat tanah hak pelepasan tanah. “Mereka masuk seakan-akan ini membabi buta untuk menempati dengan kekerasan dan lain-lain,” tambahnya.

‎DPRK Puncak Jaya meminta pemerintah daerah segera membentuk tim untuk menindak bangunan liar dan menyelesaikan sengketa tanah adat. Mereka juga meminta TNI-POLRI untuk melakukan penyisiran dan penertiban di Kota Mulia untuk mencegah terjadinya kriminalitas dan sewenang-wenangan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

‎”Jika hal ini kita biarkan maka akan terjadi sewenang-wenang oleh masyarakat rampas sembarang, rampas rumah sembarang dan kalau sudah sampai kesana nantinya sulit untuk kita cegah,”bebernya.

‎Pihaknya juga menyatakan bahwa dinamika politik yang telah selesai tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan bangunan liar dan sengketa tanah terus berlanjut. “Kami tahu bahwa dinamika politik kemarin sudah selesai dan untuk penyelesaian secara adat, ritual-ritual itu semua sudah dilaksanakan cuma sedang berproses dan akan dilaksanakan,” ungkapnya.

‎DPRK Puncak Jaya berharap pemerintah daerah dan TNI-POLRI dapat segera mengambil tindakan untuk menertibkan bangunan liar dan menyelesaikan sengketa tanah adat di Kota Mulia. Dengan demikian, masyarakat dapat hidup dengan tenang, aman dan menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali.

Penulis : Indah

Editor : Tim Redaksi

Sumber Berita: Diskominfo Puncak Jaya

Berita Terkait

Polres Puncak Gelar Nobar Final Piala Dunia, Wujudkan Kebersamaan Polri dan Masyarakat
Kapolres Mimika Imbau Suporter Final Piala Dunia Jaga Ketertiban
Turnamen Kapolda Papua Tengah Cup 2026 Lahirkan Juara Muda Bulutangkis di Mimika
Kapolda Papua Tengah : Ajak Masyarakat Rayakan Final Piala Dunia dengan Sportivitas
Meriah! Balap Perahu 15 PK HUT Bhayangkara Pecah di Nabire
PN Jayapura Nyatakan Penetapan Tersangka LL Sah Menurut Hukum
Kapolres Mimika Terkesan Wajah Bersih Kampung Kokona
Distrik Yigi, Dal, Mbua, dan Mbulmu Yalma Terima Bantuan Beras dari Pemkab Nduga

Berita Terkait

Minggu, 19 Juli 2026 - 21:26 WIT

Polres Puncak Gelar Nobar Final Piala Dunia, Wujudkan Kebersamaan Polri dan Masyarakat

Minggu, 19 Juli 2026 - 14:29 WIT

Kapolres Mimika Imbau Suporter Final Piala Dunia Jaga Ketertiban

Minggu, 19 Juli 2026 - 12:27 WIT

Turnamen Kapolda Papua Tengah Cup 2026 Lahirkan Juara Muda Bulutangkis di Mimika

Minggu, 19 Juli 2026 - 11:58 WIT

Kapolda Papua Tengah : Ajak Masyarakat Rayakan Final Piala Dunia dengan Sportivitas

Minggu, 19 Juli 2026 - 10:32 WIT

Meriah! Balap Perahu 15 PK HUT Bhayangkara Pecah di Nabire

Berita Terbaru