DBH Sawit Harusnya Dipergunakan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Papua

- Penulis

Rabu, 12 Maret 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

WAMENA – Di sejumlah daerah di Papua, ratusan hingga ribuan hektar sawit ditanam oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki izin dari pemerintah. Namun, konflik antara masyarakat dan perusahaan kelapa sawit terus berlanjut, dengan adanya pro dan kontra terhadap investasi sawit ini.

John NR Gobai menjelaskan kepada media, Selasa (11/3), bahwa ada masyarakat yang mendukung perusahaan, sementara yang lain meminta perusahaan untuk tutup. “Penerimaan resmi dari sawit selama ini disetor ke pemerintah pusat, sedangkan jumlah yang diterima oleh pemerintah daerah masih sangat kecil dan tidak sebanding dengan jumlah sawit yang keluar dari tanah Papua,” ujarnya. Ia mengusulkan agar kontribusi bagi masyarakat dan daerah diberikan dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit.

Dasar Hukum DBH Sawit
Gobai menjelaskan bahwa sektor perkebunan sawit diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit. DBH Sawit adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan mengurangi ketimpangan fiskal dan menanggulangi dampak negatif eksternalitas. Dana ini dibagikan kepada provinsi, kabupaten/kota penghasil, serta kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan penghasil sawit.

Provinsi dan kabupaten di Papua diharapkan tidak hanya menjadi penonton atas dibukanya kebun sawit, tetapi juga harus memastikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. DBH Sawit diharapkan dapat digunakan untuk pembangunan masyarakat di sekitar kebun kelapa sawit dan pengembangan masyarakat adat.

Penggunaan DBH di Papua
Contohnya, Kabupaten Jayapura telah menerima DBH Sawit dan menggunakannya untuk pembangunan infrastruktur. Namun, Gobai menilai penggunaan DBH Sawit tersebut seharusnya lebih fokus pada pembangunan masyarakat sekitar kebun sawit.

Pemerintah telah memberikan payung hukum mengenai DBH Sawit melalui PP No 38 tahun 2023. “Pemda harus memastikan adanya DBH Sawit masuk dalam Kas Daerah dan digunakan untuk pembangunan kampung-kampung dekat kebun sawit, untuk menciptakan keadilan bagi seluruh daerah di Papua dan Indonesia,” tutup Gobai.

Dengan adanya DBH Sawit, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Papua dan menciptakan keadilan bagi seluruh daerah yang memiliki kebun kelapa sawit.

Penulis : Gin

Editor : Buendi

Berita Terkait

Tidak Benar Gubernur Papua Pegunungan Mendukung Salah Satu Calon Ketua Partai Demokrat Papua Pegunungan
Gubernur John Tabo Minta BKN Terapkan Seleksi ASN Offline di Papua Pegunungan, Perjuangkan Kesempatan Adil bagi Putra-Putri Asli Papua
DWP Papua Pegunungan dan Lanny Jaya Turun ke Sekolah, Bekali Pelajar Tiom Pengetahuan Bahaya Narkoba, Pergaulan Bebas, dan Kesehatan Reproduksi
Gubernur John Tabo Resmi Buka Pelatihan ASN Digital 2026, Dorong Birokrasi Papua Pegunungan Lebih Modern, Cepat, dan Terintegrasi
Dukung Kemajuan Pendidikan Tinggi, Gubernur John Tabo Salurkan Dana Hibah Rp12 Miliar kepada 14 Perguruan Tinggi di Papua Pegunungan
Minggu Kasih di Gereja Katolik Pagorowa Laisikemo, Wakapolres Jayawijaya Serukan Persatuan, Keamanan Lingkungan, dan Perang Melawan Narkoba
Kantor Pertanahan Jayawijaya Gelar Seleksi Wawancara Magang Hub Batch 3, Siapkan Generasi Muda Berintegritas untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
Pimpin Upacara di SMA YPK Tabernakel Nabire, Kapolda Papua Tengah Tegaskan Perundungan Bukan Candaan dan Harus Dihentikan

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 18:49 WIT

Tidak Benar Gubernur Papua Pegunungan Mendukung Salah Satu Calon Ketua Partai Demokrat Papua Pegunungan

Senin, 9 November 2026 - 15:39 WIT

Gubernur John Tabo Minta BKN Terapkan Seleksi ASN Offline di Papua Pegunungan, Perjuangkan Kesempatan Adil bagi Putra-Putri Asli Papua

Senin, 9 November 2026 - 14:35 WIT

DWP Papua Pegunungan dan Lanny Jaya Turun ke Sekolah, Bekali Pelajar Tiom Pengetahuan Bahaya Narkoba, Pergaulan Bebas, dan Kesehatan Reproduksi

Senin, 9 November 2026 - 14:18 WIT

Gubernur John Tabo Resmi Buka Pelatihan ASN Digital 2026, Dorong Birokrasi Papua Pegunungan Lebih Modern, Cepat, dan Terintegrasi

Senin, 9 November 2026 - 12:17 WIT

Dukung Kemajuan Pendidikan Tinggi, Gubernur John Tabo Salurkan Dana Hibah Rp12 Miliar kepada 14 Perguruan Tinggi di Papua Pegunungan

Berita Terbaru