BPS Puncak Jaya Tinjau Kampung Percontohan, Dorong Data Akurat untuk Kebijakan Tepat Sasaran

MULIA, 4 Agustus 2026 – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Puncak Jaya memberikan pembekalan kepada aparatur dari tiga kampung percontohan dalam rangka pelaksanaan Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) Tahun 2026. Pembekalan ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur kampung dalam mengelola data statistik sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan.

Dalam pemaparannya, Narasumber BPS Kabupaten Puncak Jaya, Anskarius Chandra Goa, S.Tr.Stat., menjelaskan bahwa Program Desa Cantik merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik serta mendukung Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa Badan Pusat Statistik memiliki peran sebagai pembina statistik sektoral yang bertugas meningkatkan kualitas pengelolaan data, baik di lingkungan perangkat daerah maupun hingga ke tingkat kampung.

Menurutnya, Program Desa Cantik bertujuan meningkatkan literasi statistik aparatur kampung dan masyarakat, memperkuat kualitas pengelolaan data sesuai standar statistik nasional, meningkatkan pemanfaatan data sebagai dasar pembangunan, serta membentuk agen statistik di tingkat kampung.

“Tiga kampung yang menjadi percontohan pertama akan mendapatkan pendampingan secara bertahap, mulai dari pengumpulan data, pengolahan, penyajian data dalam bentuk tabel maupun infografis, hingga pemanfaatannya sebagai dasar penyusunan program pembangunan di kampung,” jelas Anskarius.

Ia menambahkan bahwa data yang berkualitas dari tingkat kampung akan menjadi fondasi bagi penyusunan data di tingkat distrik, kabupaten, hingga nasional. Oleh karena itu, setiap aparatur kampung diharapkan mampu mengelola data secara mandiri sehingga kebijakan pembangunan dapat disusun berdasarkan kondisi riil masyarakat.

Melalui Program Desa Cantik, BPS Kabupaten Puncak Jaya berharap budaya sadar statistik semakin tumbuh di tingkat kampung. Dengan tersedianya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan berkelanjutan, pemerintah akan memiliki dasar yang kuat dalam merumuskan kebijakan serta melaksanakan pembangunan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.