Kenyam, 26 Juni 2026 – BPJS Kesehatan Cabang Wamena menggelar Forum Komunikasi dan Forum Kemitraan bersama para pemangku kepentingan utama di Kabupaten Nduga sebagai langkah memperkuat sinergi dan koordinasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kegiatan ini menjadi wadah evaluasi sekaligus penyamaan persepsi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan seluruh pihak terkait guna memastikan pelayanan kesehatan yang semakin optimal bagi masyarakat.
Forum dibuka secara resmi oleh Bupati Kabupaten Nduga yang diwakili Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Nduga, Festus. R Wompere, S.IP didampingi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Wamena, Gregorius D. Kapiatan. Turut hadir jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi vertikal, fasilitas kesehatan, serta para mitra kerja BPJS Kesehatan di Kabupaten Nduga.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan oleh Asisten III, Pemerintah Kabupaten Nduga menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan Wamena atas terselenggaranya forum tersebut. Pemerintah daerah menilai forum ini memiliki peran strategis dalam memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menjamin masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas melalui Program JKN.
“Pemerintah Kabupaten Nduga berkomitmen untuk terus mendukung penyelenggaraan Program JKN melalui koordinasi yang baik dengan seluruh pihak, sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal,” ujar Vestus Wompere saat membacakan sambutan Bupati.
Pada kesempatan tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Wamena memaparkan sejumlah isu strategis yang memerlukan perhatian bersama. Salah satunya adalah masih ditemukannya data kepesertaan JKN yang belum akurat, sehingga diperlukan pemutakhiran data secara berkala melalui kerja sama antara pemerintah daerah, dinas terkait, dan BPJS Kesehatan.
Selain itu, BPJS Kesehatan juga menyampaikan adanya pengurangan kuota peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditetapkan pemerintah pusat. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah melakukan verifikasi dan validasi data secara cermat agar masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria tetap memperoleh perlindungan jaminan kesehatan.
BPJS Kesehatan turut mengimbau masyarakat yang status kepesertaannya belum aktif atau mengalami kendala administrasi agar segera melakukan pembaruan data melalui kanal pelayanan BPJS Kesehatan maupun pemerintah daerah. Langkah tersebut penting untuk menghindari hambatan saat masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan.
Dalam forum ini juga disosialisasikan transformasi layanan digital BPJS Kesehatan melalui Aplikasi Mobile JKN. Masyarakat didorong untuk memanfaatkan aplikasi tersebut sebagai identitas kepesertaan karena ke depan kartu fisik BPJS Kesehatan tidak lagi menjadi dokumen utama. Berbagai layanan seperti kartu digital, perubahan data kepesertaan, informasi status peserta, hingga pelayanan administrasi kini dapat diakses secara mudah melalui aplikasi.
Melalui Forum Komunikasi dan Forum Kemitraan Tahun 2026 ini, BPJS Kesehatan bersama Pemerintah Kabupaten Nduga berharap terbangun komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas data kepesertaan, memperluas akses layanan kesehatan, serta mengoptimalkan pemanfaatan layanan digital. Sinergi yang kuat diharapkan mampu menghadirkan pelayanan JKN yang semakin cepat, mudah, efektif, dan tepat sasaran bagi seluruh masyarakat Kabupaten Nduga.
Penulis : Gin
Editor : Tim Redaksi
Sumber Berita: Pemkab Nduga
