Wamena, 30 Juli 2026 – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) memastikan proses pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2024 saat ini masih terus berlangsung. Tahapan tersebut menjadi syarat utama sebelum peserta memperoleh Nomor Induk Pegawai (NIP) dan resmi diangkat sebagai CPNS.
Kepala BKPSDM Provinsi Papua Pegunungan, Elias Wenda, menjelaskan bahwa proses pemberkasan kini dilakukan secara digital melalui aplikasi milik Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga seluruh peserta diwajibkan mengunggah dokumen secara mandiri melalui akun masing-masing.
Menurutnya, mekanisme tersebut berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang masih menggunakan sistem manual.
“Dulu peserta membawa berkas secara langsung untuk diverifikasi. Sekarang seluruh dokumen diunggah melalui aplikasi BKN menggunakan akun masing-masing. Karena itu, peserta harus aktif memantau akun yang digunakan saat mendaftar,” ujar Elias di Wamena, Kamis (29/7/2026).
Ia mengakui, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah kendala. Beberapa peserta mengaku kehilangan telepon genggam, lupa akun, maupun tidak mengetahui informasi pemberkasan karena saat proses pendaftaran sebelumnya dibantu oleh pihak lain.
Atas kondisi tersebut, BKPSDM telah memberikan kesempatan tambahan dengan dua kali perpanjangan waktu pemberkasan agar seluruh peserta yang dinyatakan lulus dapat melengkapi dokumen sesuai ketentuan.
“Kami sudah memberikan perpanjangan sebanyak dua kali. Ada peserta yang menyampaikan telepon genggamnya hilang, ada juga yang baru mengetahui informasi pemberkasan karena saat pendaftaran dulu dibantu orang lain. Namun proses tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku,” katanya.
Elias menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan pada awalnya memperoleh alokasi sekitar 1.000 formasi CPNS Tahun 2024. Dari hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), sebanyak lebih dari 800 peserta dinyatakan lulus.
Untuk mengisi sisa formasi yang belum terpenuhi, pemerintah kemudian mengajukan optimalisasi formasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), yang selanjutnya memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat.
Ia menegaskan bahwa proses optimalisasi dilakukan berdasarkan aturan nasional, yakni dengan mengambil peserta yang memiliki peringkat terbaik berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
“Optimalisasi merupakan kebijakan nasional. Peserta yang masuk dalam optimalisasi adalah mereka yang telah mengikuti SKD dan SKB, kemudian diambil berdasarkan peringkat terdekat sesuai aturan. Jadi bukan berdasarkan kebijakan daerah dan tidak bisa diubah,” jelasnya.
Elias juga menepis anggapan bahwa peserta yang meninggal dunia setelah dinyatakan lulus dapat digantikan oleh anggota keluarga atau pihak lain.
“Kalau ada peserta yang telah dinyatakan lulus kemudian meninggal dunia, formasi tersebut tidak dapat dialihkan kepada anggota keluarga atau pihak lain. Ketentuannya memang tidak memperbolehkan hal itu,” tegasnya.
Saat ini BKPSDM tetap melanjutkan proses usulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi peserta yang telah melengkapi dokumen, sembari berkoordinasi dengan BKN terhadap peserta yang masih menyelesaikan pemberkasan.
Elias mengatakan, arahan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo adalah agar pengangkatan CPNS Formasi 2024 dapat dilakukan secepatnya dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
“Harapan Bapak Gubernur, Terhitung Mulai Tanggal (TMT) CPNS dapat dilaksanakan pada September atau Oktober 2026, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang dialokasikan melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026,” ungkapnya.
Sementara itu, pelaksanaan Latsar (Pelatihan Dasar) CPNS direncanakan akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2027, mengingat anggaran kegiatan tersebut telah diprogramkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun depan dan telah mendapat persetujuan Gubernur Papua Pegunungan.
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berharap seluruh peserta yang telah dinyatakan lulus segera menyelesaikan proses pemberkasan sesuai jadwal, sehingga tahapan penetapan NIP hingga pengangkatan sebagai CPNS dapat berjalan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
Penulis : Kaleb Lau
Editor : A. Buendi
Sumber Berita: Pemprov Papua Pegunungan
