Bincang Bareng Media di Jayapura, OJK Papua Tegaskan Komitmen Perkuat Literasi Keuangan dan Stabilitas Industri Jasa Keuangan

JAYAPURA-Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar kegiatan Bincang Bareng Media di RM Djoeragan Dapur, Rabu (30/9).

Dalam Bincang Bareng Media yang dihadiri awak media elektronik, koran dan online ini, KOJK Provinsi Papua yang dipimpin Kepala OJK Provinsi Papua, Fatwa Aulia didampingi Yosua Rinaldy kepala Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan memaparkan sejumlah hal terkait Kinerja Industri Jasa Keuangan di Wilker OJK Provinsi Papua.

Selain itu, Fatwa Aulia didampingi Viktorinus Donny VP kepala Bagian Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis, juga memaparkan Program Edukasi, TPAKD dan Perlindungan Konsumen yang telah dilaksanakan kantor OJK Provinsi Papua tahun 2025-2026.

Terkait dengan kinerja industri jasa keuangan, Fatwa Aulia mengungkapkan bahwa untuk wilayah kerja KOJK Provinsi Papua yang meliputi Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan, overview bank umum di empat provinsi tersebut yaitu untuk dana pihak ketiga (tabungan, giro dan deposito) mengalami peningkatan.

Dimana untuk Agustus 2025 sebesar Rp 51,68 triliun meningkat menjadi Rp 53,74 triliun pada Agustus 2026.

“Berdasarkan data pada Agustus 2025 tercatat untuk tabungan tercatat Rp 26,82 triliun, pada Agustus 2026 meningkat menjadi Rp 27,74 triliun. Peningkatan juga terjadi pada giro yaitu pada Agustus 2025 sebesar Rp 16,57 triliun, pada Agustus 2026 meningkat menjadi Rp 17,46 triliun,” beber Fatwa Aulia.

“Untuk deposito juga mengalami peningkatan. Dimana Agustus 2025 sebesar Rp 8,30 triliun menjadi Rp 8,53 triliun,” sambungnya.
Peningkatan menurut Fatwa Aulia juga terjadi pada aktivitas kredit di empat provinsi di wilayah kerja OJK Provinsi Papua.

Untuk kredit investasi menurut Fatwa Aulia mengalami peningkatan. Dimana pada Agustus 2025 sebesar Rp 9,80 triliun meningkat menjadi Rp 14,78 triliun.

Peningkatan juga terjadi pada kredit konsumsi yaitu sebesar Rp 24,39 triliun pada Agustus 2025 menjadi Rp 26,26 triliun.

“Adapun untuk Kredit Modal Kerja atau KMK mengalami penurunan. Pada Agustus 2025 KMK tercatat sebesar Rp 16,65 triliun, pada Agustus 2026 turun menjadi Rp 14,56 triliun,” tambahnya.

Mengenai sektor ekonomi menurut Fatwa Aulia secara umum dari empat provinsi, kredit yang disalurkan lebih banyak pada sektor rumah tangga sebesar 44,42 persen.

Diposisi kedua sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 20,42 persen.

“Pada Agustus 2026, sektor rumah tangga mendominasi penyaluran kredit di wilayah kami dengan pangsa sebesar 44,42 persen serta pertumbuhan sebesar 6,84 persen,” bebernya.

Sementara itu untuk aktivitas penyaluran kredit menurut Fatwa Aulia, untuk sektor konsumsi dan KMK tertinggi di Provinsi Papua. Dimana untuk kredit konsumsi penyaluran di Provinsi Papua sebesar 14,36 persen dan KMK sebesar 5,65 persen.

“Sementara itu untuk penyaluran kredit investasi terbesar di Provinsi Papua Selatan yaitu 8,72 persen,” ucapnya.

Disinggung soal NPL (Non-Performing Loan) atau kredit macet atau kredit bermasalah, Fatwa Aulia menyebutkan bahwa persentasenya masih di bawah batas maksimal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan OJK 5 persen.

“Untuk NPL di wilayah kerja kami sebesar 3,48 persen,” pungkasnya.(nat)