JAYAPURA – Penjabat Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun bertemu pengusaha Orang Asli Papua (OAP), Selasa (5/12/2023), di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) setempat.
Dalam arahannya Ridwan tegas meminta seluruh pengusaha OAP, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar yang termuat dalam rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan dimaksud.
“Yang pasti tidak boleh ada yang fiktif,” tegas Pj Gubernur Ridwan disela-sela pertemuan tersebut.
Ridwan kembali menegaskan, pihaknya tidak pernah meminta jatah fee proyek untuk setiap kegiatan yang ada di Dinas PUPR maupun SKPD lainnya.
Oleh karena itu, Ia mempersilahkan para pihak yang merasa dirugikan untuk melapor kepada pihak yang berwajib, apabila menemui hal demikian.
“Makanya saya juga minta Kadis PUPR serta pejabat lainnya dan para pengusaha, agar bekerja dengan benar dan tidak main-main. Karena melakukan hal yang tidak benar akan bersentuhan dengan aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksanaan dan KPK),” ucap dia.
Terakhir Gubernur mengimbau para pengusaha OAP agar tak berfokus pada pekerjaan yang bersumber pada proyek atau kegiatan pemerintah dimasa mendatang, mengingat nilai APBD Pemprov yang kini tak sebesar sebelum Provinsi Papua dimekarkan.
“Ada baiknya mulai melirik sektor riil, karena seperti kita tahu ada potensi melakukan kerja sama dagang dengan negara tetangga PNG di kawasan perbatasan, yang nilai ekonominya juga sangat besar,” harap Ridwan.(*)
Tolikara, 15 April 2026 – Aksi keributan antarwarga yang terjadi di Desa Mairini, Distrik Bokondini,…
Yahukimo – Kontak tembak antara Satgas Operasi Damai Cartenz dan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Kodap…
Wamena, 15 April 2026 — Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Papua Pegunungan mengikuti kegiatan Halalbihalal…
WAMENA, 14 April 2026 – Polemik mengenai anggaran operasional Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua…
WAMENA – Suasana penuh khidmat menyelimuti ruang sidang DPRK Lanny Jaya pada Selasa, 14 April…
TIOM – Suasana khidmat menyelimuti Gedung DPRK Lanny Jaya di Tiom, Selasa (14/04/2026). Dewan Perwakilan…