SARMI – Perhatian dan pelayanan Pemerintah Kabupaten Sarmi terhadap masyarakat di wilayah Apawer Raya kembali menjadi sorotan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Sarmi dari Partai Gerindra, Tonci Mamawiso, yang bertugas di Komisi II Fraksi Amanah Indonesia, meminta agar setiap kunjungan pemerintah daerah ke wilayah Apawer tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi harus menghasilkan bukti nyata bagi masyarakat.
Tonci Mamawiso menegaskan bahwa aspirasi masyarakat Apawer yang disampaikan melalui kegiatan reses anggota DPRK harus benar-benar didengar dan diakomodasi oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, anggota DPRK yang berasal dari daerah pemilihan Apawer merupakan perwakilan rakyat yang membawa langsung suara dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Sarmi harus memberikan perhatian serius terhadap setiap aspirasi yang disampaikan.
“Kami ini anggota DPR yang dipilih oleh rakyat Apawer. Kami membawa aspirasi masyarakat melalui hasil reses, tetapi selama ini aspirasi tersebut belum mendapat perhatian dan belum diakomodasi sebagaimana mestinya oleh pemerintah daerah. Kami berharap pemerintah harus mendengar suara kami sebagai wakil rakyat,” tegas Tonci Mamawiso, Minggu 1 November 2026
Ia juga meminta agar setiap kunjungan pemerintah daerah ke Apawer benar-benar diikuti dengan tindakan konkret, sehingga masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran pemerintah.
ERICK BAIRI: MASYARAKAT APAWER SUDAH MEMBERIKAN HAK POLITIKNYA, LALU MENGAPA ASPIRASINYA TIDAK DIDENGAR?
Senada dengan pernyataan tersebut, Ketua Dewan Pemuda Adat Suku Armati, Erick Bairi, turut menyampaikan kritik terhadap pola pelayanan Pemerintah Kabupaten Sarmi kepada masyarakat Apawer.
Erick menyampaikan bahwa masyarakat Apawer telah menjalankan hak dan kewajiban politiknya sebagai warga negara dengan berpartisipasi dalam berbagai proses pemilihan umum, mulai dari pemilihan kepala daerah, DPR RI, DPR Papua, DPD RI, gubernur hingga presiden.
Namun, menurut Erick, partisipasi politik masyarakat tersebut seharusnya dibalas dengan pelayanan, perhatian, dan pembangunan yang nyata.
“Pertanyaan kami sederhana, masyarakat Apawer sudah memberikan hak politiknya melalui pemilihan kepala daerah, DPR RI, DPR Papua, DPD RI, gubernur hingga presiden. Tetapi ketika masyarakat membutuhkan perhatian dan memanggil pemerintah untuk datang melihat kondisi mereka, mengapa tidak ada yang menyahut?” ungkap Erick.
Ia juga mengkritisi kondisi masyarakat yang menurutnya sering kali hanya menjadi bagian dari cerita tentang keterisolasian, kesulitan, dan keterbatasan pembangunan dalam laporan-laporan pemerintah, tanpa diikuti perubahan nyata di lapangan.
“Jangan sampai cerita tentang kesusahan dan kesulitan masyarakat Apawer hanya dimanfaatkan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Masyarakat tidak membutuhkan sekadar cerita tentang penderitaan mereka dalam laporan pemerintah. Masyarakat membutuhkan bukti bahwa anggaran benar-benar digunakan untuk menjawab kebutuhan mereka,” tegasnya.
DANA OTSUS HARUS KEMBALI UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PAPUA
Lebih lanjut, Erick mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam menggunakan dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk menjawab kebutuhan masyarakat adat di wilayah Apawer.
Menurutnya, dana Otsus harus memberikan manfaat nyata bagi Orang Asli Papua, termasuk masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman dan daerah yang masih menghadapi keterbatasan pelayanan dasar.
“Uang Otsus itu diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat Papua. Lalu mengapa kebutuhan masyarakat Apawer belum menjadi perhatian serius? Kalau dana Otsus hadir untuk orang Papua, maka masyarakat Apawer juga berhak merasakan manfaatnya. Jangan hanya berbicara tentang Otsus, tetapi masyarakat yang menjadi tujuan kebijakan justru tidak merasakan hasilnya,” ujar Erick.
Erick menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh hanya hadir ketika membutuhkan dukungan politik masyarakat, tetapi harus hadir secara konsisten dalam menjawab kebutuhan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, transportasi, dan pelayanan pemerintahan.
Ia berharap Bupati dan Wakil Bupati Sarmi beserta seluruh jajaran pemerintah daerah segera melakukan evaluasi terhadap pola pembangunan dan pelayanan publik di wilayah Apawer.
“Masyarakat Apawer bukan hanya bagian dari peta wilayah Kabupaten Sarmi, tetapi juga bagian dari rakyat yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan pembangunan. Pemerintah harus membuktikan bahwa Apawer benar-benar menjadi bagian dari prioritas pembangunan Kabupaten Sarmi,” tutup Erick Bairi, Ketua Dewan Pemuda Adat Suku Armati.
Penulis : Gin
Editor : A. Buendi
