Oleh: Victor Pekpekai-Ketua Aliansi Papua Maju.
Dalam Rapat Pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Manokwari, dua anggota Komite Eksekutif, Yanni dan Billy Mambrasar, menyampaikan lima aspirasi kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tiga di antaranya menjadi sorotan publik: permintaan peningkatan Dana Otsus menjadi 6% dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional, penetapan Papua sebagai “Tanah Injil”, dan penyaluran Dana Otsus dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Orang Asli Papua (OAP).
Permintaan tersebut, meski dikemas sebagai aspirasi strategis, justru menimbulkan pertanyaan serius tentang proses dan substansi. Tidak ada kajian fiskal, sosial, atau hukum yang menyertai usulan tersebut. Tidak ada pelibatan Majelis Rakyat Papua (MRP), DPRP, pemerintah daerah, atau tokoh adat. Aspirasi ini disampaikan secara sepihak, tanpa proses deliberatif yang seharusnya menjadi fondasi tata kelola kebijakan publik.
Billy Mambrasar menyatakan bahwa “generasi muda Papua siap menjadi penggerak aktif perubahan, bukan hanya penerima kebijakan”. Pernyataan ini menggambarkan semangat positif, namun ironisnya, aspirasi yang disampaikan justru menunjukkan pola kerja yang tidak partisipatif dan minim analisis. Dalam teori demokrasi deliberatif yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas, kebijakan publik harus lahir dari diskusi rasional dan inklusif. Aspirasi yang tidak melalui proses tersebut tidak dapat disebut sebagai representasi publik.
Secara fiskal, permintaan menaikkan Dana Otsus menjadi 6% dari DAU nasional adalah usulan besar yang berdampak pada struktur APBN. Saat ini, alokasi Dana Otsus Papua berada di angka 2,25% dari DAU nasional. Menurut data Kementerian Keuangan, total Dana Otsus Papua tahun 2024 mencapai Rp 8,4 triliun. Kenaikan menjadi 6% akan menambah beban fiskal negara secara signifikan dan harus melalui revisi undang-undang serta kajian kebutuhan pembangunan yang komprehensif.
Aspirasi menjadikan Papua sebagai “Tanah Injil” juga menimbulkan kegelisahan. Papua adalah wilayah multikultural dan multiagama. Menetapkan identitas tunggal secara nasional berpotensi melanggar Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan beragama dan keberagaman. Aspirasi ini seharusnya dibahas melalui dialog lintas agama dan konsultasi dengan MRP sebagai representasi kultural masyarakat adat Papua.
Adapun usulan menjadikan Dana Otsus sebagai BLT kepada OAP, meski terdengar populis, justru mengkhianati semangat pembangunan jangka panjang. Dana Otsus dirancang untuk membiayai sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi. BLT bersifat jangka pendek dan konsumtif. Tanpa kajian dampak sosial dan ekonomi, kebijakan ini dapat menciptakan ketergantungan dan melemahkan daya tahan fiskal daerah.
Papua membutuhkan kebijakan yang lahir dari proses inklusif, berbasis data, dan menghormati keberagaman. Aspirasi yang disampaikan secara tergesa-gesa tanpa dasar analisis bukanlah kebijakan publik, melainkan retorika politik. Jika KEPPP ingin menjadi instrumen percepatan pembangunan yang sah dan bermartabat, maka ia harus memulai dari cara kerja yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Karena hanya dengan itulah, Papua bisa dibangun dengan keadilan dan kepercayaan. ”Papua Maju-Rakyat Sejahtera”.
Penulis : Gin
Editor : Tim Redaksi
