JAYAPURA – Pj Bupati Puncak Jaya, Yopi Murib SE, MM mengakui hingga kini tidak ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja melaksanakan tugasnya di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, pasca Pilkada pada November 2024.
Banyak ASN Pemkab Puncak Jaya, baik eselon IV, III dan II tidak berada di tempat tugas. Bahkan, perkantoran sepi dari aktivitas termasuk Kantor Bupati Puncak Jaya seperti terlihat pada Senin, 10 Maret 2025.
“Hari ini, saya ada di Kantor Bupati Puncak Jaya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada semua baik ASN, warga masyarakat, intelektual dan tokoh senior dan mahasiswa,” kata Pj Bupati Yopi Murib.
Pertama, kata Pj Bupati Yopi Murib, sejak 27 November 2024 pasca Pilkada hingga 10 Maret 2025 atau hampir 5 bulan, banyak hal yang terjadi di Puncak Jaya.
“Sejak 27 November 2024, khusus ASN ada yang meliburkan diri dan ada yang memang karena kondisi di Mulia memanfaatkan kesempatan hingga tidak berada di tempat tugas,” ujarnya.
Untuk kesekian kalinya itu, Pj Bupati Yopi Murib kembali menghimbau kepada semua ASN segera kembali Mulia, ibu kota Kabupaten Puncak Jaya untuk melaksanakan tugasnya. Apalagi, sebagai ASN dilantik dan diangkat untuk melayani masyarakat dan menjalankan roda pemerintahan.
“Namun, sampai hari ini, hanya saya sendiri. Saya harus panggil siapa, meskipun saya sudah perintahkan ASN untuk naik ke Mulia, tetapi sampai hari ini, banyak ASN tidak bisa hadir baik pejabat eselon III maupun eselon II, hanya ada saya sendiri,” ungkapnya.
Padahal, lanjut Pj Bupati Yopi Murib, banyak persoalan di Kabupaten Puncak Jaya yang harus segera diselesaikan, salah satunya pendidikan.
Sebab, menurutnya, pendidikan ini sangat penting bagi anak-anak Puncak Jaya baik SD, SMP dan SMA.
“Saya yang harus turun ke lapangan ataukah saya harus selesaikan persoalan konflik antar kedua kubu paslon bupati. Coba direnungkan bagi para ASN baik eselon III maupun eselon II atau kepala dinas? Sayang untuk pendidikan ini bagi adek-adek kami untuk masa depan mereka, apalagi sudah mendekati ujian,” katanya.
“Harus dilakukan apa? Saya bisa mengambil kebijakan, tapi yang kerja siapa? Apa saya yang harus turun. Ini tidak bisa. Oleh karena itu, saya tidak bisa perintah siapa-siapa, karena memang tidak ada ASN, saya sendiri disini. Di kantor-kantor, ASN dan kepala dinas tidak ada. Itu baru masalah pendidikan saja, belum masalah lain,” sambungnya.
Untuk itu, Pj Bupati Yopi Murib meminta agar pimpinan OPD untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi untuk dapat melaksanakan tugas di Kabupaten Puncak Jaya.
“Mari komunikasi ke saya, bagaimana kita melangkah untuk menyelesaikan berbagai persoalan salah satunya pendidikan ini,” katanya.
Kedua, kata Pj Bupati Yopi Murib, terkait persoalan pertikaian kedua kubu paslon bupati Puncak Jaya yang terjadi sampai sekarang. Yopi Murib menjelaskan bahwa dari 5 Februari 2025, pihaknya sudah melakukan tahapan-tahapan dalam upaya menuju perdamaian bagi kedua belah pihak.
“Kita menunggu dari sisi adat, saya sebagai Pj Bupati masuk dari honai ke honai dan bicara dari hati ke hati. Saya tahu adatnya seperti apa? saya tahu yang namanya korban pertama dan terakhir itu siapa? saya sudah masuk semua dan tahapan itu sudah semua saya lalui,” jelasnya.
Namun, kejadian saling serang antara kedua kubu paslon bupati kembali terjadi. Bahkan, memakan korban jiwa dan luka-luka.
“Masyarakat kubu paslon 01 dan 02 sudah mendengar. Tapi masih ingin terjadi pertikaian lagi. Oke, saya angkat tangan hari ini. Angkat tangan ini artinya bahwa sudah tidak lagi kami menunggu untuk proses penyelesaian secara adat, nanti adat itu setelah pelantikan. Tapi, hari ini tindakan yang kami lakukan sudah ditangani langsung aparat penegak hukum TNI – Polri salah satunya melakukan razia terhadap alat-alat perang. Sudah tiga kali dilakukan razia, sudah ribuan busur dan anak panah diambil,” paparnya.
Ditegaskan, razia terhadap alat perang bagi kedua kubu paslon itu dilakukan dengan tujuan agar tidak ada lagi korban jiwa maupun luka-luka bagi masyarakat Puncak Jaya akibat pertikaian dua kubu paslon bupati ini.
“Kami tidak mau lagi ada korban masyarakat hanya akibat dari Pilkada. Itu yang kita lakukan,” tandasnya.
Ketiga, Pj Bupati Yopi Murib menghimbau kepada mahasiswa, intelektual dan tim sukses kedua paslon bupati, tidak boleh memprovokasi masyarakat sehingga bisa saja terjadi aksi saling serang kembali.
“Di awal himbauan saya, tidak boleh memprovokasi masyarakat, ternyata kembali muncul. Adek-adek siapapun anak asli sini, yang menyebarkan informasi dan memprovokasi seolah Pj Bupati, TNI dan Polri tidak bertanggungjawab, anda sebagai tim sukses dan intelektual, mari berdiri disini (Puncak Jaya). Mari ikut kesini dan gabung dengan kaka disini untuk menyelesaikan konflik disini. Jadi, stop memprovokasi lagi,” tandasnya.
Sebagai Pj Bupati Puncak Jaya dan sebagai anak adat, Yopi Murib mengaku tidak lagi mengambil langkah persuasif, tapi pihaknya menyerahkan kepada ranah hukum dalam hal ini tindakan yang diambil oleh TNI – Polri dalam mengatasi konflik antar kedua kubu paslon bupati.
Ia berharap apa yang lakukan pemerintah daerah bersama TNI – Polri agar saat pembacaan rekapitulasi suara oleh KPU RI, tidak ada lagi korban jiwa akibat saling serang lagi.
“Mohon dukungan doa untuk hamba-hamba Tuhan, seluruh dedominasi gereja mohon dukungan doa supaya tidak lagi ada korban. Cukup yang sudah terjadi,” katanya.
Pj Bupati Yopi Murib menambahkan jika kehadirannya di Puncak Jaya hanya memulihkan kembali nama Mulia, supaya masyarakat yang ada di 26 distrik dan 327 kampung di Kabupaten Puncak Jaya semua jadi baik dan Mulia.
Yopi Murib menegaskan sebagai Pj Bupati Puncak Jaya tentu netral dan tidak memihak salah satu kubu paslon bupati.
“Apalagi, Pilkada sudah berakhir, saya dilantik jadi Pj Bupati Puncak Jaya setelah pilkada, sehingga saya menghimbau semua pihak tidak terprovokasi, agar pelaksanaan proses ini bisa berjalan aman dan pelantikan bupati defenitif bisa dilaksanakan,” pungkasnya. (*)
Penulis : Gin
Editor : A. Buendi
