Wamena, 5 Mei 2025 – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengadakan rapat koordinasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jayawijaya, guna membahas kondisi inflasi di wilayah Papua Pegunungan, yang saat ini mencapai 5,96%. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Gubernur Papua Pegunungan ini dipimpin oleh Penjabat Sekretaris Daerah Papua Pegunungan, Drs. Wasuok Demianus Siep dan di damping oleh Asisten II Setda Provinsi Papua Pegunungan Elai Giban dan dihadiri oleh OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Kabupaten Jayawijaya. Dalam rapat tersebut, Sekda Drs. Wasuok Demianus Siep menyampaikan bahwa tingginya angka inflasi perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah provinsi dan kabupaten. Kerja sama dengan berbagai pihak, terutama BPS dan instansi terkait, menjadi langkah penting dalam menentukan penyebab utama inflasi dan strategi pengendalian harga .
“Angka inflasi kita saat ini mencapai 5,96%, dan perlu kita rapatkan barisan untuk melihat penyebabnya serta mencari solusi bersama. Faktor-faktor seperti harga barang, distribusi, dan transportasi perlu ditangani dengan baik oleh pemerintah,” ujar Sekda.
Ia juga menyoroti kenaikan harga berbagai komoditas, terutama sayur-mayur, yang sering kali dipengaruhi oleh kondisi wilayah dan situasi pasar. Pemerintah harus mengintervensi mekanisme distribusi barang, termasuk penyaluran bahan kebutuhan pokok dan akses transportasi udara.
Asisten II Sekretariat Daerah Papua Pegunungan, Elai Giban, menjelaskan bahwa inflasi tidak hanya terjadi di Kabupaten Jayawijaya, tetapi juga tersebar di 7 kabupaten lain di Papua Pegunungan.
“Kami mencoba meningkatkan kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi agar pengendalian inflasi bisa lebih efektif. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk menanam komoditas lokal sebagai solusi jangka panjang,” tutur Elai Giban.
Ia juga menegaskan bahwa setiap pimpinan daerah harus menggerakkan tim pengendali inflasi di wilayahnya masing-masing, serta melaporkan kondisi inflasi secara berkala kepada pemerintah provinsi dan pusat .
Dalam rapat tersebut, Pemprov Papua Pegunungan berencana meninjau kembali SK Tim Pengendali Inflasi Tahun 2024 , yang sebelumnya belum berjalan optimal akibat mutasi pejabat dan berbagai kendala teknis .
Sekda menekankan bahwa langkah konkret harus segera dilakukan agar pengendalian inflasi bisa berjalan secara kontinu .
“Tim pengendali inflasi yang sudah dibentuk harus bekerja lebih terstruktur. Kita tidak boleh hanya melakukan rapat koordinasi, tetapi harus ada aksi nyata di lapangan,” tegasnya.
Sementara itu Kepala BPS Kabupaten Jayawijaya, Arther Ludwig Purmiasa , menyampaikan bahwa pengendalian inflasi harus melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten , mengingat kota Wamena merupakan pusat aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.
“Mekanisme pasar memang ada, tetapi kehadiran pemerintah sangat penting untuk mengendalikan harga. Jika harga-harga naik tanpa kendali, pertumbuhan ekonomi akan melambat, dan daerah bisa tertinggal dibanding wilayah lain di Indonesia,” ujar Arther Ludwig Purmiasa.
Ia juga menekankan perlunya upaya jangka panjang, seperti operasi pasar, koordinasi berkala, serta peningkatan produksi pangan lokal, guna memastikan stabilitas ekonomi di Papua Pegunungan.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berharap dapat segera menerapkan langkah-langkah konkret dalam menangani inflasi. Diharapkan angka inflasi yang tinggi saat ini bisa terus ditekan, sehingga ekonomi daerah tetap stabil dan masyarakat tidak terlalu terbebani dengan lonjakan harga barang kebutuhan pokok.
Penulis : Kaleb
Editor : A. Buendi
Sumber Berita: Pemprov Papua Pegunungan
