JAYAPURA – Kepolisian Daerah Papua menyiapkan 2.872 unit rumah subsidi untuk anggota dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri di tiga kabupaten. Pembangunan rumah subsidi menggandeng 7 developer di Jayapura.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Papua, Kombes Pol Sugandi, menjelaskan mengatakan pembangunan rumah subsidi ini merupakan program pemerintah pusat. Dimana Presiden RI telah menetapkan pembangunan 3 juta rumah subsidi.
Dalam program ini, Polda Papua telah menggandeng 7 developer di wilayah Jayapura dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai pemberi kredit. Pembangunan rumah subsidi bagi anggota Polri mencakup wilayah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom.
“Jadi Polda telah kerja sama dengan 7 developer untuk penyediaan rumah yang sudah disediakan sekitar 2.872 unit. Nanti ada tambahan 4 developer yang akan bekerjasama dengan Polda Papua,” terang Sugandi di Jayapura, Rabu (16/4/2025).
Sugandi mencatat sudah 311 anggota Polri di Polda Papua yang mengajukan pembelian rumah subsidi. Pengajuan rumah subsidi bisa dilakukan pada developer yang telah menjalin kerja sama dengan Polda Papua.
Ia pun mengemukakan alasan Polda Papua mendorong anggotanya memiliki rumah. Dimana tanah dan aset yang dimiliki Polda Papua sangat terbatas. Termasuk juga perumahan dinas atau asrama.
“Kita mendukung mensejahterakan anggota Polri agar mereka memiliki rumah. Dan mereka (anggota Polri) bisa masuk kategori pemerintah yang mendapatkan rumah subsidi,” ucapnya.
Syarat Anggota Polri Berhak Ajukan Rumah Subsidi
Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 22 KPPS/2023, rumah subsidi diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu juga rumah subsidi diperuntukan bagi anggota Polri dan TNI.
Namun ada ketentuan, dimana TNI dan Polri yang memiliki gaji atau penghasilan Rp7,5 juta bagi yang belum menikah dan Rp10 juta bagi yang sudah menikah. Maka itu, anggota Polri masuk dalam kategori tersebut berhak mendapat rumah subsidi.
Saat ini, Sugandi melanjutkan, anggota Polri yang belum menikah menerima gaji di bawah Rp7,5 juta. Sementara anggota Polri yang baru lulus menerima gaji Rp 6,9 juta. “Jadi mereka bisa masuk kategori mendapat rumah subsidi,” katanya.
Dalam program ini, pemerintah pusat menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sebelum mencapai 5 persen. Untuk di Kota Jayapura telah diterbitkan peraturan Walikota untuk penghapusan BPHTB.
“Tadinya BPHTB-nya 5 persen dan atas perintah bapak Presiden Prabowo untuk dihilangkan,” ucapnya.
Developer Tanggulangi Uang Muka hingga Biaya Notaris
Selain itu juga ada bantuan keringan pembiayaan rumah subsidi anggota Polri. Pengembang atau developer akan menanggulangi pembiayaan bagi anggota Polri yang mengambil rumah subsidi sebesar Rp5,9 juta.
“Biaya ini (Rp5,9 juta) untuk notaris, biaya perjanjian surat keterangan APHT (Akte Pemberian Hak Tanggungan),biaya DP (uang muka) 1 persen sekitar 2,4 juta rupiah. Karena harga rumah subsidi di Papua 240 juta rupiah,” bebernya.
Kemudahan lainnya, anggota Polri yang ingin mengambil rumah subsidi dapat mengajukan pinjaman uang muka kepada ASABRI. Pengajuan pinjaman ini bervariasi, yang mana untuk Bintara sebesar Rp25 juta dan Tamtama Rp20 juta.
“Nah uang pinjaman ini dapat digunakan untuk membayar uang DP. Fasilitas ini perlu kita koordinasikan,” katanya.
Berkaitan dengan rumah subsidi, pemerintah juga telah memberikan subsidi Rp10 juta untuk masyarakat berpenghasilan rendah. “Jadi masyarakat yang gajinya di bawah Rp 7,5 juta berhak mendapat rumah subsidi,” tutupnya. (*)
Penulis : Syaiful
Editor : Achmad
