WAMENA, 21 Februari 2025 – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menyatakan kesiapan untuk melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pendekatan yang disesuaikan dengan konteks kekhususan wilayah Papua Pegunungan. Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Dr. Velix V. Wanggai, menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan mengikuti agenda strategis nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden untuk tahun 2025.
“Pemerintah Provinsi adalah bagian dari pemerintah nasional, dan kami siap melaksanakan program MBG dengan pendekatan kontekstual kekhususan Papua Pegunungan. Kami ingin menegaskan kepada publik bahwa pemerintah siap melaksanakan MBG yang sesuai dengan kebutuhan lokal Papua Pegunungan,” ujar Dr. Velix V. Wanggai.
Penjabat Gubernur menjelaskan bahwa pendekatan kontekstual ini mencakup beberapa aspek utama:
1. Menyesuaikan dengan Kebutuhan Pangan Lokal
Dr. Velix menekankan pentingnya menyesuaikan menu dengan kebutuhan pangan lokal. “Variasi antara pilihan menu nasional seperti beras dengan umbi-umbian seperti keladi dan hipere, serta sayur-sayuran dan buah-buahan lokal, akan mendukung konteks lokal dan perputaran ekonomi lokal,” tambahnya.
2. Melibatkan Simpul-Simpul Sosial yang Strategis
Keterlibatan simpul-simpul sosial seperti gereja, keuskupan, dan lembaga-lembaga yayasan yang mengelola sekolah juga menjadi perhatian utama. “Kami melibatkan sekolah-sekolah yang dikelola oleh YPK, YPPK, YPPGi, serta anak-anak muda di dapur umum dan tenaga gizi yang distandarisasi oleh Badan Gizi Nasional. Distribusi MBG juga disesuaikan dengan konteks wilayah Papua Pegunungan,” jelas Dr. Velix.
Dr. Velix juga mengadopsi program SARASEHAN (Sarapan Sehat) yang pernah dilakukan di Tolikara dan Lanny Jaya sebagai acuan. “Kami ingin kebijakan MBG yang kontekstual, dengan melibatkan sekolah yang memahami jumlah anak, waktu pemberian, dan fleksibilitas dalam manajemen dapur serta distribusi,” ungkapnya.
3. Fleksibilitas dalam Pilihan Menu dan Pengelolaan
Penjabat Gubernur menekankan pentingnya fleksibilitas dalam pilihan menu dan pengelolaan MBG. “Menu harus disesuaikan dengan harga setempat. Kami uji coba dari APBD sekitar Rp.30.000 per anak per hari. Menu tersebut harus layak dan bisa dinikmati anak-anak,” tegas Dr. Velix.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah provinsi hanya akan memonitor pelaksanaan program MBG, sementara pengelolaan dana dan distribusi akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten dengan dukungan dari Badan Gizi Nasional (BGM). “Jumlah sekolah, jumlah anak, dan berapa hari pemberian dalam satu minggu akan sangat tergantung pada kesepakatan pemerintah kabupaten dan BGM,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berkomitmen untuk terus mendukung dan memonitor pelaksanaan program MBG dengan pendekatan yang kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Diharapkan program ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak di Papua Pegunungan, mendukung peningkatan gizi dan kesehatan mereka, serta menggerakkan ekonomi lokal.
Penulis : Kaleb
Editor : Buendi
Sumber Berita: Pemprov Papua Pegunungan
