JAYAPURA, 20 Mei 2026 — Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah melalui penguatan kapasitas aparatur sipil negara berbasis sistem digital SIPD-RI.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis peningkatan kapasitas ASN dan penatausahaan keuangan daerah yang berlangsung di Jayapura pada 20 hingga 22 Mei 2026.
Kegiatan ini digelar oleh Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Papua Pegunungan dan diikuti peserta dari pemerintah provinsi serta delapan kabupaten di wilayah Papua Pegunungan.
Bimbingan teknis dibuka oleh Asisten III Setda Papua Pegunungan, Lukas Kossay, yang hadir mewakili Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, pada Rabu (20/5/2026).
Dalam sambutan gubernur yang dibacakan Lukas Kossay, ditegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah memiliki peran penting dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan di daerah.
Pemerintah menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang dilakukan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara disiplin, tepat waktu, dan sesuai mekanisme yang telah diatur,” ujar Lukas saat membacakan sambutan gubernur.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terus mendorong penerapan sistem pengelolaan keuangan berbasis digital melalui SIPD-RI guna meningkatkan efektivitas dan kualitas administrasi keuangan daerah.
Menurutnya, capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan bukan satu-satunya tujuan, melainkan bagaimana pengelolaan keuangan dapat berjalan baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pemerintah juga meminta seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan serius serta memahami secara menyeluruh aturan dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu, peserta diingatkan agar memahami penggunaan SIPD-RI secara baik untuk menghindari kesalahan input data maupun keterlambatan pelaporan keuangan.
Lukas menegaskan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah di Papua Pegunungan kini harus dilaksanakan melalui sistem SIPD-RI dan tidak lagi menggunakan pola manual.
Ia juga mengingatkan pentingnya ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan sesuai kalender anggaran yang berlaku.
Kepala OPD, sekretaris, hingga operator SIPD-RI diminta aktif melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap proses pengelolaan keuangan di perangkat daerah masing-masing.
Bahkan, peserta diminta tidak ragu memberikan masukan kepada pimpinan apabila menemukan kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan daerah.
Sementara itu, Ketua Panitia Debi Dince Yoweni menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dijalankan secara efektif, transparan, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menjelaskan sebanyak 225 peserta mengikuti kegiatan tersebut, terdiri dari 131 peserta dari perangkat daerah provinsi dan 94 peserta dari delapan kabupaten di Papua Pegunungan.
Debi berharap seluruh peserta dapat memahami materi yang diberikan dan menerapkannya di instansi masing-masing demi meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di Papua Pegunungan.
Penulis : Kaleb Lau
Editor : Tim Redaksi
Sumber Berita: Pemprov Papua Pegunungan
