Wamena — Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Otonomi Khusus Tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, 27–29 April 2026, di Hotel Baliem Pilamo, Wamena.
Musrenbang tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, dan dihadiri berbagai unsur, baik secara langsung maupun virtual. Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Dr. Ribka Haluk, mengikuti kegiatan secara daring. Hadir pula Ketua DPR Papua Pegunungan beserta anggota, Ketua MRP Papua Pegunungan, anggota BP3OKP, Penjabat Sekretaris Daerah, para bupati se-Papua Pegunungan, perwakilan kementerian/lembaga, organisasi perempuan, serta jajaran pimpinan OPD provinsi dan kabupaten.
Dalam arahannya, Gubernur John Tabo menegaskan bahwa Musrenbang RKPD dan Otsus 2027 merupakan momentum strategis untuk menyusun arah pembangunan tahun depan sekaligus mengevaluasi capaian satu tahun pemerintahan.
“Kita melaksanakan Musrenbang ini untuk merumuskan perencanaan tahun 2027, sekaligus mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan selama satu tahun. Dari situ kita perbaiki dan perkuat arah kebijakan ke depan,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan delapan kabupaten agar seluruh program pembangunan dapat berjalan selaras dengan prioritas nasional serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kita harus memastikan program tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dilaksanakan dan berdampak langsung, terutama dalam menekan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Gubernur juga menyoroti perlunya kesinambungan perencanaan pembangunan agar tidak terjadi program yang terputus di tengah jalan. Selain itu, pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus utama, melalui penguatan pendidikan dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi guna membentuk generasi Papua Pegunungan yang berkarakter.
Dalam forum tersebut, Gubernur turut mendorong perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur strategis, khususnya akses jalan Jayapura–Wamena serta peningkatan fasilitas Bandara Wamena guna mendukung konektivitas dan menekan biaya logistik.
Terkait kondisi fiskal, John Tabo menyampaikan bahwa efisiensi anggaran sangat berdampak terhadap pelaksanaan program pembangunan di daerah.
“Efisiensi anggaran ini sangat kita rasakan. Banyak program belum bisa dijalankan secara maksimal, terutama pembangunan fisik. Namun kita tetap lanjutkan program yang sudah berjalan dan memastikan diselesaikan dengan baik,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan program yang berdampak langsung, termasuk menjaga kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN), agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Sementara itu, Kepala Bapperida Papua Pegunungan, Marthen Kogoya, menyampaikan secara rinci bahwa Musrenbang RKPD dan Otsus 2027 merupakan Musrenbang tahun kedua yang dilaksanakan pemerintah provinsi, dengan tujuan utama menyinkronkan dan mengharmonisasikan seluruh program pembangunan dari tingkat bawah hingga tingkat provinsi.
“Musrenbang ini menjadi forum penting untuk sinkronisasi program. Seluruh hasil Musrenbang dari kampung, distrik, hingga kabupaten dibawa ke tingkat provinsi untuk kita bahas bersama. Setelah delapan kabupaten melaksanakan Musrenbang masing-masing, hasilnya dibawa ke sini untuk diselaraskan dengan program provinsi,” jelasnya.
Ia menuturkan, dalam pelaksanaan Musrenbang, pembahasan dibagi ke dalam beberapa bidang utama, yaitu sosial budaya, ekonomi, dan fisik prasarana. Selain itu, juga dibahas tema-tema strategis yang telah ditentukan, yang kemudian dikaji bersama oleh tim provinsi dan peserta dari kabupaten.
“Di dalam desk pembahasan, kita bahas secara detail program kegiatan, kita sinkronkan antara kabupaten dan provinsi. Karena hasil dari Musrenbang ini akan kita bawa ke pusat, maka harus benar-benar terarah dan tidak terjadi tumpang tindih,” ujarnya.
Marthen menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak memiliki wilayah administratif langsung seperti kabupaten, sehingga seluruh kebijakan harus terintegrasi dengan program di delapan kabupaten.
“Provinsi ini membawahi delapan kabupaten, sehingga program kebijakan gubernur harus tepat sasaran dan tidak boleh tumpang tindih dengan program kabupaten. Kalau kabupaten sudah merencanakan satu kegiatan, maka provinsi harus melihat kewenangannya di mana dan mengisi bagian yang belum,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pembangunan sumber daya manusia, terutama melalui dukungan terhadap sektor pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Provinsi berperan memberikan dukungan, seperti hibah sarana prasarana pendidikan, serta program pemberdayaan ekonomi melalui OPD, misalnya bantuan modal usaha bagi mama-mama Papua agar bisa mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan,” katanya.
Lebih lanjut, Marthen mengakui bahwa kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak besar terhadap kapasitas fiskal daerah, khususnya dalam pembiayaan program infrastruktur.
“Tahun ini dana Otonomi Khusus yang kita terima mengalami penurunan signifikan, dari sekitar Rp1,2 triliun menjadi sekitar Rp563 miliar. Dampaknya sangat terasa, banyak program tidak bisa dibiayai, terutama pembangunan infrastruktur baru,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa dalam kondisi tersebut, pemerintah memilih untuk melanjutkan program yang sudah berjalan dibandingkan memulai program baru.
“Program baru hampir tidak ada. Kita fokus menyelesaikan kegiatan yang sudah dimulai tahun sebelumnya agar tidak terbengkalai. Ini langkah realistis di tengah keterbatasan anggaran,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Bapperida juga menyerahkan bantuan sarana dan prasarana pendukung layanan publik kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di delapan kabupaten. Bantuan diserahkan langsung oleh Gubernur kepada para bupati atau perwakilan yang hadir.
Adapun bantuan yang diberikan meliputi perangkat pencetakan KTP elektronik, bahan cetak, printer, hingga genset, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di seluruh wilayah Papua Pegunungan.
Melalui Musrenbang ini, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat perencanaan pembangunan yang terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan, meski di tengah keterbatasan anggaran, guna mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat.
Penulis : Kaleb Lau
Editor : Tim Redaksi
Sumber Berita: Pemprov Papua Pegunungan
