YAHUKIMO – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dalam sejumlah rangkaian kunjungan kerja ke wilayah Tanah Papua, meliputi Kabupaten Nabire, Kabupaten Mimika, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Sorong, serta Kabupaten Raja Ampat, pada 20–22 April 2026.
Kunjungan tersebut difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan penguatan layanan publik, khususnya di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB). Selain itu, agenda ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kehadiran negara secara nyata di tengah masyarakat Papua.
Turut hadir dalam kunjungan ini antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Wanggai, serta Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar.
Salah satu agenda kunjungan utama berlangsung di Yahukimo, di mana Wakil Presiden meninjau langsung ke Sekolah Kristen Yahukimo untuk mengecek program Makan Bergizi Gratis (MBG), RSUD Dekai untuk meninjau pelayanan kesehatan, serta menyambangi Koramil 1715/06 Dekai.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menyebut kunjungan tersebut merupakan pemenuhan komitmen yang sebelumnya sempat tertunda.
“Memang hari ini Pak Wapres memenuhi janjinya untuk datang ke Yahukimo. Beberapa waktu lalu sempat tertunda karena ada hal yang harus segera ditangani di Jakarta,” ujar Djamari.
Dalam peninjauan itu, Wakil Presiden mencatat sejumlah kekurangan fasilitas yang akan segera ditindaklanjuti di tingkat pusat. Pemerintah memastikan hasil temuan di lapangan akan dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian setibanya di Jakarta.
“Beberapa kekurangan beliau catat, termasuk laporan yang akan diselesaikan nanti di Jakarta. Pulang dari sini akan rapat,” kata Djamari.
Ia juga memastikan kondisi keamanan di Yahukimo relatif kondusif. Stabilitas wilayah dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung keberlangsungan pembangunan di Papua.
Sejalan dengan itu, Wamendagri Ribka Haluk menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur pemerintahan di DOB. Ia menyampaikan bahwa sejumlah provinsi telah menunjukkan progres signifikan, di antaranya Papua Selatan yang fasilitas pemerintahannya telah beroperasi, serta Papua Barat Daya yang pembangunannya telah rampung.
“Untuk Papua Tengah, kantor gubernur ditargetkan selesai Desember 2026, sementara Papua Pegunungan masih dalam tahap perencanaan,” ujar Ribka.
Pemerintah pusat bersama DPR RI dan kementerian terkait menargetkan seluruh DOB di Papua dapat beroperasi penuh pada 2028. Selain itu, pembangunan infrastruktur pendukung seperti bandara dan pelabuhan juga terus didorong guna memperkuat konektivitas antarwilayah.
Di Papua Tengah, pengembangan bandara telah rampung meski operasionalnya masih menunggu penyesuaian. Pemerintah berharap fasilitas tersebut dapat segera dimanfaatkan secara optimal.
“Diharapkan tahun depan sudah dapat berjalan optimal,” kata Ribka.
Pengembangan pelabuhan juga menjadi perhatian strategis karena berpotensi meningkatkan arus logistik sekaligus mendorong pendapatan daerah.
“Dengan pengelolaan yang baik, sektor transportasi dan potensi sumber daya di Papua akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” ujarnya.
Rangkaian kunjungan ini menegaskan fokus pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan di Papua, dengan menitikberatkan pada peningkatan layanan dasar, penguatan infrastruktur, serta stabilitas keamanan sebagai fondasi utama pembangunan.
Penulis : Gin
Editor : Tim Redaksi
