Wamena – Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, John Tabo, secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2027 yang digelar di Hotel Baliem Pilamo. Pembukaan kegiatan tersebut diwakili oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Wasuok Demianus Siep.
Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Pegunungan, para Staf Ahli Gubernur, Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Pegunungan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, para kepala perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, akademisi, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta tokoh masyarakat.
Selain itu, kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah narasumber yang mengikuti secara virtual, di antaranya perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas, serta Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Dalam sambutan Gubernur Papua Pegunungan yang dibacakan oleh Pj. Sekda Wasuok Demianus Siep, disampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD memiliki arti yang sangat strategis karena merupakan bagian penting dalam memastikan proses perencanaan pembangunan daerah berjalan secara partisipatif, transparan, dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat.
Ia menegaskan bahwa sebagai provinsi yang relatif baru dalam struktur pemerintahan nasional, Provinsi Papua Pegunungan saat ini berada pada fase penting dalam proses konsolidasi pembangunan daerah.
“Papua Pegunungan tidak hanya sedang menyusun program pembangunan tahunan, tetapi sesungguhnya sedang meletakkan fondasi pembangunan jangka panjang bagi masa depan daerah ini,” ungkapnya.
Menurutnya, perencanaan pembangunan tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus menjadi instrumen perubahan nyata yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan beberapa arahan penting kepada seluruh perangkat daerah. Pertama, seluruh proses perencanaan pembangunan harus benar-benar berangkat dari persoalan riil masyarakat di lapangan, terutama dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta penguatan ekonomi masyarakat.
Kedua, setiap program yang dirumuskan dalam RKPD harus selaras dengan prioritas pembangunan nasional serta kebijakan pembangunan Papua sehingga tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
Ketiga, pembangunan Papua Pegunungan harus diarahkan pada penguatan konektivitas wilayah serta pemerataan pelayanan dasar agar masyarakat di wilayah pegunungan tidak lagi mengalami kesenjangan akses terhadap layanan publik.
Keempat, perencanaan pembangunan harus dilakukan secara terukur, berbasis data, dan berorientasi pada hasil sehingga setiap anggaran yang dikelola benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Lebih lanjut disampaikan bahwa keberhasilan pembangunan Papua Pegunungan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga sangat bergantung pada kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Melalui forum ini diharapkan dapat menghimpun berbagai gagasan, pemikiran, serta masukan konstruktif dari seluruh unsur masyarakat sehingga dokumen RKPD yang disusun benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Papua Pegunungan.
“Semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan hari ini dapat memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi Papua Pegunungan yang akan datang,” ujarnya.
Mengakhiri sambutan tersebut, Gubernur Papua Pegunungan mengajak seluruh pihak untuk membangun komitmen bersama dalam bekerja lebih keras, lebih terarah, dan lebih bersinergi demi mewujudkan Papua Pegunungan yang maju, sejahtera, dan berkeadilan.
“Dengan memohon penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 Provinsi Papua Pegunungan secara resmi saya nyatakan dibuka,” demikian sambutan Gubernur yang dibacakan oleh Pj. Sekda.
Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Informasi Daerah Bapperida Papua Pegunungan, Jeannie Setiyanti Siagian, dalam laporan kepanitiaan yang dibacakannya menyampaikan bahwa forum konsultasi publik ini merupakan salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
Ia menjelaskan bahwa regulasi tersebut menegaskan penyusunan RKPD harus dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.
Menurutnya, pelaksanaan forum konsultasi publik ini dimaksudkan sebagai ruang bersama untuk menghimpun berbagai pandangan, aspirasi, serta masukan strategis dari para pemangku kepentingan terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027, sehingga arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang dirumuskan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat serta selaras dengan arah pembangunan nasional maupun pembangunan daerah.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Pegunungan dan diikuti oleh unsur perangkat daerah Provinsi Papua Pegunungan, DPRP Papua Pegunungan, MRP Papua Pegunungan, instansi vertikal, akademisi, tokoh masyarakat, serta berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan daerah.
Adapun narasumber dalam kegiatan ini berasal dari perwakilan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Pegunungan, serta Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Melalui pelaksanaan forum ini diharapkan dapat diperoleh berbagai masukan strategis dan konstruktif dari para pemangku kepentingan yang selanjutnya akan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2027 sebelum dilanjutkan ke tahapan perencanaan berikutnya, yakni Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RKPD dan Musrenbang Otonomi Khusus.
Selain itu, hasil dari forum ini juga akan dituangkan dalam berita acara kesepakatan serta rekomendasi forum yang menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Penulis : Kaleb Lau
Editor : Tim Redaksi
