Yan Mandenas Kritik Penanganan Keamanan di Papua, Desak Menteri HAM Turun Langsung

NABIRE – Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Yan P. Mandenas, mendesak Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalis Pigai, untuk segera turun langsung ke Tanah Papua guna menangani konflik yang masih terjadi di sejumlah wilayah, khususnya di Kabupaten Puncak dan Kabupaten Intan Jaya.

Mandenas menilai kehadiran langsung Menteri HAM di lapangan sangat penting untuk memastikan penanganan konflik berjalan secara adil, transparan, dan mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Ia menegaskan bahwa konflik berkepanjangan di wilayah tersebut telah berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat sipil.

“Untuk kasus di Kabupaten Puncak saya kawal dari sisi pelanggaran HAMnya. Saya telah meminta agar Menteri HAM untuk rapat khusus kepada Panglima TNI dan Kapolri, guna membahas pola-pola pegamanan di Papua,” katanya.

“Saya telah meminta Menteri HAM untuk turun ke Papua, biar saya ikut. Selam aini saya yang lebih aktif ke Papua dari pada Menteri HAM. Bapak Presiden kan telah memberikan tanggungjawab, jadi harus mampu menyelesaikan tugas yang diberikan. Nah kedepan kalua Menteri HAM belum datang ke Papua, akan saya desak,” tegasnya.

Menurut Yan Mandenas, kehadirannya di Provinsi Papua Tengah, khususnya ke Kabupaten Intan Jaya, untuk meminimalisir konflik berkepanjangan yang terjadi di wilayah tersebut. Dimana ia menilai perlu adanya kolaborasi penanganan keamanan dengan pendekatan territorial.

“Jadi selama ini penanganan keamanan di Intan Jaya itu dengan pendekatan operasi. Nah, kedepan perlu dilakukan kolaborasi penanganan dengan pendekatan territorial. Kasihan masyarakat kita nanti yang jadi korban baik dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) maupun TNI-Polri. Negara sebesar ini harus memiliki kemampuan evaluasi terhadap standarisasi pengamanan di Papua, tidak boleh dilakukan dengan pola-pola berlebihan,” pungkasnya.

Ia menilai salah satu pola pengamanan yang salah juga terjadi di Kabupaten Puncak. Akibat kesalahan tersebut, banyak korban jiwa yang dialami masyarakat tidak bersalah.

“Di Kabupaten Puncak itu operasi pengamanannya salah dan berlebihan,. Harus ada kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI-Polr yang melibatkan masyarakat, sehingga ada interaksi sosial yang bisa memambangun kepercayaan antara masyarakat dan TNI-Polri dari sisi pengamanan didaerah konflik,” pungkasnya.

Selain itu, Yan Mandenas meminta kepada kepala daerah di Papua untuk tidak lama-lama meninggalkan daerahnya. Salah satu yang menjadi sorotannya yakni Bupati Intan Jaya.

“Seperti di Intan Jaya itu, ada keributan, bagaimana mau diatasi, orang kepala daerahnya kebanyakan tinggal di Nabire, ketimbang di daerahnya. Ini perlu kesadaran,” ujarnya.

Sebatas diketahui belum lama ini, konflik bersenjata antara KKB dan TNI terjadi di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Kejadi itu berujung tewasnya sembilan warga sipil di Distrik Kemburu dan terdapat diantara korban anak-anak dan Perempuan.