Jayapura — Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Papua Pegunungan, Wali Wonda ST, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap dampak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXI/2024 yang mengatur pelaksanaan pemilu serentak. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat merugikan masyarakat dan pemangku kepentingan di wilayah Papua Pegunungan.
Wali menilai bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah (gubernur dan bupati), DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara serentak pada tanggal yang sama akan menciptakan kebingungan dan ketidaksinkronan dalam proses demokrasi, khususnya di wilayah yang masih menerapkan sistem noken.
“Sistem pemilihan di Papua Pegunungan berbeda. Dukungan masyarakat tidak bisa diserahkan secara seragam untuk semua tingkatan. Kalau pemilihan gubernur dan DPRD dilakukan bersamaan, masyarakat akan bingung memilih karena warna partai dan calon bisa berbeda. Ini akan merugikan semua pihak,” ujar Wali.
Ia menegaskan bahwa sistem noken yang masih berlaku di Papua Pegunungan memiliki dinamika tersendiri yang tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Pemilih cenderung memberikan dukungan berdasarkan keselarasan simbol partai dan tokoh lokal, sehingga pemilu serentak justru berpotensi memecah suara dan melemahkan representasi politik.
“Kalau pemilu dilakukan di hari yang sama, maka demokrasi di Papua Pegunungan akan menurun. Kami minta agar pemilihan dilakukan di bulan atau tanggal yang berbeda agar tetap ada ruang demokrasi yang sehat,” tambahnya.
Kritik terhadap Sentralisasi Kebijakan
Lebih jauh, Wali Wonda juga mengkritik pendekatan pemerintah pusat yang dinilainya terlalu sentralistik dan tidak memahami keragaman budaya serta kondisi geografis Papua.
“Jakarta tidak bisa melihat Indonesia secara utuh. Kebijakan dibuat dari sudut pandang elit politik pusat, tanpa mempertimbangkan realitas sosial dan budaya di Papua. Ini bukan demokrasi yang adil,” tegasnya.
Ia menyoroti ketimpangan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat Papua, termasuk harga bahan bakar minyak (BBM) yang bisa mencapai Rp50.000 hingga Rp100.000 per liter di wilayah pegunungan dan begitu juga bahan pokok lainnya yang sangat tidak terjangkau.
“Papua masih tergantung pada Jakarta. Harga barang mahal, ekonomi sulit, dan tidak ada industri dasar. Kami seperti dijajah oleh negara sendiri,” ucap Wali dengan nada getir.
Usulan Pembangunan Industri Lokal
Sebagai solusi, Wali mendorong pemerintah pusat untuk membangun industri berbasis sumber daya lokal di Papua Pegunungan. Ia mencontohkan potensi pengembangan salah satu contoh industri gula dan pertanian sebagai langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan terhadap distribusi dari luar daerah.
“Bangunlah industri di Papua Pegunungan. Tanam tebu, bangun pabrik gula, dan kembangkan ekonomi lokal. Jangan hanya menangis soal harga, tapi beri kami alat untuk mandiri,” pungkasnya.
Wali berharap pemerintah pusat, termasuk Mahkamah Konsititusi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Presiden RI, dapat mempertimbangkan kembali jadwal pemilu 2029 agar lebih adil dan sesuai dengan konteks sosial-budaya Papua Pegunungan
Penulis : Gin
Editor : Buendi
