Wakili Gubernur Papua, Pj Sekda Christian Sohilait Buka Diklat Strategis Percepatan Pembangunan DOB

Jayapura, 9 Juni 2026 – Pemerintah Provinsi Papua menggelar pembukaan rangkaian pendidikan dan pelatihan (diklat) strategis yang ditujukan untuk memperkuat kapasitas aparatur pemerintahan, khususnya dalam menghadapi tantangan pembangunan di daerah otonomi baru.

Acara ini mencakup Diklat Sinkronisasi Strategi Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Percepatan Pembangunan Daerah Otonomi Baru Papua, Diklat Sinkronisasi Strategi Pengelolaan Aset Daerah, Diklat Sinkronisasi Strategi Pengelolaan Pendapatan Daerah, serta Diklat Penguatan Kapasitas Manajerial Pengelola Pembangunan dan Keuangan Daerah Tahun 2026.

Dalam sambutan yang dibacakan oleh Pj Sekda Papua Christian Sohilait, ST., M.Si., mewakili Gubernur Papua Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., S.H., M.H., disampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan ini serta apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang terus mendukung peningkatan kompetensi aparatur di Papua.

“Pembentukan daerah otonomi baru merupakan bagian dari upaya mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegas Gubernur dalam sambutan yang dibacakan Pj Sekda Papua.

Aparatur sebagai Agen Perubahan

Lebih lanjut, Gubernur menekankan bahwa aparatur pemerintah tidak hanya dituntut cakap secara teknis, tetapi juga harus menjadi agen perubahan yang mampu menghadirkan inovasi, menjaga akuntabilitas, serta memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menegaskan pentingnya kepemimpinan yang kuat, integritas, kreativitas, serta keberanian dalam menghadirkan solusi atas berbagai persoalan pembangunan.

Visi Papua: Cerdas, Sejahtera, Harmoni

Visi pembangunan Papua yang diusung adalah “Terwujudnya Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni.”

• Papua Cerdas membutuhkan aparatur yang adaptif terhadap perubahan dan terus belajar.
• Papua Sejahtera menuntut pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
• Papua Harmoni memerlukan tata kelola pemerintahan yang inklusif, berkeadilan, serta mampu merangkul seluruh komponen masyarakat dalam semangat persatuan.

Pesan untuk Peserta Diklat

Gubernur berpesan agar seluruh peserta memanfaatkan kesempatan diklat ini untuk memperluas wawasan, bertukar pengalaman, membangun jejaring kerja sama, serta memperkuat semangat pengabdian kepada masyarakat.

“Pengetahuan yang diperoleh hendaknya tidak berhenti di ruang pelatihan, tetapi diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga memberi dampak nyata bagi kemajuan daerah,” ujarnya.

Harapan ke Depan

Dengan penuh harapan, Gubernur Matius D. Fakhiri menegaskan bahwa kerja sama yang baik ini harus terus berlanjut demi mempercepat terwujudnya Papua yang maju, mandiri, dan berdaya saing.