UKPBJ Didorong Jadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa di Papua Pegunungan

Wamena, 4 Desember 2025 — Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Provinsi Papua Pegunungan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 108 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan di Papua. Acara ini berlangsung di Hotel Grand Sartika Wamena pada Rabu, 3 Desember 2025, dan dibuka secara resmi oleh Asisten III Setda Papua Pegunungan, Lukas Kosay.

Dalam sambutannya, Lukas Kosay menyampaikan bahwa Perpres 108/2025 merupakan regulasi baru yang menggantikan Perpres 17/2019. Regulasi ini dirancang untuk menjawab tantangan pembangunan di daerah otonomi baru (DOB) seperti Papua Pegunungan, dengan pendekatan yang lebih adaptif, sederhana, dan cepat, namun tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

“Perpres ini memberikan ruang afirmasi yang lebih kuat bagi pelaku usaha lokal, koperasi, dan UMK, khususnya Orang Asli Papua (OAP),” ujar Lukas. Ia juga menekankan pentingnya penguatan peran Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sebagai pusat keunggulan PBJ, serta peningkatan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) pengelola PBJ.

Kegiatan sosialisasi ini juga dirangkaikan dengan penguatan kapasitas SDM PBJ dan peran strategis UKPBJ dalam mendukung tata kelola pengadaan yang efektif dan akuntabel. Lukas menegaskan bahwa pengadaan barang/jasa kini bukan sekadar proses administratif, melainkan instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan, mengurangi kesenjangan, memberdayakan ekonomi lokal, dan membuka lapangan kerja.

Ia juga mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan serius, memahami setiap ketentuan dalam Perpres 108/2025, dan menerapkannya dalam pelaksanaan tugas masing-masing. “Dengan implementasi PBJ yang baik, pembangunan Papua Pegunungan akan bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih berkeadilan,” pungkasnya.