Papua Pegunungan Tegaskan Komitmen Pengarusutamaan Gender Lewat Koordinasi Lintas OPD

Wamena, 03 Desember 2025 — Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Provinsi Papua Pegunungan menggelar kegiatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) tingkat provinsi melalui koordinasi dan sinkronisasi lintas perangkat daerah. Kegiatan ini berlangsung di Nora House, Wamena, Rabu (3/12/2025), dan diikuti oleh perwakilan dari organisasi perangkat daerah (OPD) serta dinas terkait dari lima kabupaten.

Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, melalui Staf Ahli Gubernur Aron Wanimbo, menegaskan bahwa PUG merupakan strategi pembangunan nasional yang wajib diintegrasikan dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

“Integrasi perspektif gender dalam RPJMD dan rencana strategis perangkat daerah adalah langkah penting untuk menciptakan kebijakan yang inklusif, adil, dan responsif,” ujar Aron dalam sambutannya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas komitmen terhadap kesetaraan gender, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam pembangunan nasional. Namun, ia mengakui bahwa tantangan implementasi masih cukup besar, seperti keterbatasan pemahaman, minimnya data terpilah gender, dan kurangnya alokasi anggaran yang responsif gender.

“Mari kita jadikan isu gender sebagai arus utama dalam setiap langkah pembangunan,” tegasnya.

Penanggung jawab kegiatan, Limina Wenda, SE, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman antar perangkat daerah, memperkuat koordinasi, serta menyusun rencana aksi konkret menuju kesetaraan gender. Acuan kegiatan merujuk pada Inpres Nomor 9 Tahun 2000 dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011.

Kegiatan berlangsung selama satu hari dan menghadirkan narasumber dari Kepala Bidang PUG Provinsi Papua. Peserta terdiri dari OPD dan biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan serta dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari lima kabupaten.

Pendanaan kegiatan ini bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) melalui DPA Dinsos P3A Tahun Anggaran 2025.