Soroti Pendidikan, Paulus Waterpauw Sarankan Pemkab Lanny Jaya Kontrak Guru OAP

JAKARTA – Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Waterpauw menyoroti pembangunan sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan.

Ia pun menyarankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lanny Jaya mengontrak guru Orang Asli Papua (OAP) untuk memperkuat layanan pendidikan di daerah. Apalagi pendidikan usia dini memegang peranan sangat penting dalam membentuk generasi Papua ke depan.

Waterpauw mencontohkan pengalaman saat menghadiri peresmian dan pencanangan pendidikan anak usia dini di Papua, yang menunjukkan besarnya potensi perubahan jika pendidikan ditangani secara serius sejak dini.

“Usia dini ini penting, karena dari merekalah perubahan hakiki bisa dimulai. Anak-anak inilah generasi masa depan Papua,” ujarnya.

Waterpauw juga mengingatkan bahwa selama ini, banyak daerah di Papua masih mengandalkan guru kontrak dari luar Papua. Padahal banyak anak-anak Papua yang belum mendapatkan pekerjaan dan memiliki potensi untuk dilibatkan.

“Tidak salah kalau Bupati juga mengontrak anak-anak Papua. Anak-anak Papua ini banyak yang belum bekerja. Ambil mereka, buat kontrak, lalu kita siapkan pendidikan cepat atau pelatihan khusus,” katanya.

Ia menekankan bahwa kontrak guru OAP harus disertai dengan peningkatan kapasitas dan pendidikan berkelanjutan, sehingga kualitas pengajaran tetap terjaga.

“Kita buat semacam pendidikan atau pelatihan cepat untuk mengisi kebutuhan itu. Dengan begitu, pendidikan berjalan dan anak-anak Papua juga diberdayakan,” tambahnya.

Menurut Waterpauw, kebijakan tersebut tidak hanya akan memperkuat sektor pendidikan, tetapi juga berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja lokal. Selain itu juga meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan di daerahnya sendiri.

Rapat dengar pendapat ini menjadi forum strategis dalam membahas berbagai isu pembangunan Papua Pegunungan, mulai dari penguatan ekonomi berbasis komoditas unggulan seperti kopi. Selain itu juga peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kebijakan afirmatif di bidang pendidikan. (*)