Sensus Ekonomi Jayapura Diperpanjang, ASN Jadi Fokus Pendataan

JAYAPURA-Pelaksanaan Sensus Ekonomi yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jayapura yang berakhir pada tanggal 15 September 2026, terpaksa diperpanjang satu bulan hingga 15 Oktober.

Perpanjangan ini terpaksa dilakukan lantaran progresnya masih rendah. Dimana masih banyak warga dan pelaku usaha di Kota Jayapura yang belum terdata.

Bahkan menurut Kepala BPS Kota Jayapura, Sugiyanto, masih banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Jayapura yang belum terdata pada Sensus Ekonomi 2026 ini.

“Untuk ASN di lingkungan Pemkot Jayapura, Sugiyanto mengakui bahwa dari 4.766 orang ASN yang terdata sebanyak 2.534 orang atau sekitar 53 persen,” ungkap Sugiyanto menjawab pertanyaan pembaruanpapua.com di kantor Wali Kota Jayapura, Senin (12/10).

Untuk itu, pihaknya berkoordinasi dengan Pemkot Jayapura melalui Sekda Kota Jayapura, sehingga difasilitasi untuk melakukan pendataan langsung di jajaran Pemkot Jayapura.

“Jadi nanti ada empat tim untuk melakukan pendataan terhadap ASN di lingkungan Pemkot Jayapura. Dua tim kami tempatkan di kantor Wali Kota Jayapura dan dua tim lainnya mobile di dinas atau instansi yang tidak berkantor di sini,” kata Sugiyanto.

Pendataan atau sensus ekonomi terhadap ASN di lingkungan Pemkot Jayapura menurut Sugiyanto akan dioptimalkan selama tiga hari yaitu dari tanggal 12 hingga 14 Oktober.

“Selain ASN, kami juga akan melakukan sensus atau pendataan terhadap PPPK Pemkot Jayapura yang berjumlah sekitar 1.400 orang,” tambahnya.

Sugiyanto berharap ASN sebagai abdi negara bisa terdata secara maksimal dalam sensus ekonomi ini, maka potret ekonomi Kota Jayapura bisa tergambar dengan baik.

Disinggung soal kendala yang dihadapi petugas sehingga banyak ASN Pemkot Jayapura yang terdata, Sugiyanto mengakui, kesibukan atau aktivitas ASN di kantor membuat pendataan tidak maksimal.

Masih banyaknya ASN dan PPPK di lingkungan Pemkot Jayapura yang belum terdata pada sensus ekonomi, mendapat perhatian serius Pemkot Jayapura.

Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru, MM., mengatakan dari BPS Kota Jayapura sudah berkoordinasi dan menginformasikan bahwa masih banyak ASN Pemkot Jayapura yang belum terdata pada Sensus Ekonomi Tahun 2026.

“Untuk itu kita minta hari ini, agar seluruh ASN Pemkot Jayapura, segera melakukan pengisian data untuk Sensus Ekonomi,” tegas Rustan Saru.
Oleh sebab itu, Rustan Saru meminta ASN dan PPPK di lingkungan Pemkot Jayapura yang belum terdata agar segera mengisi data Sensus Ekonomi. (Yonathan)