WAMENA – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) mencatat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026 mencapai 55,53 persen dari total anggaran sekitar Rp1,5 triliun hingga 28 Oktober 2026.
Kepala BPPKAD Provinsi Papua Pegunungan, Noak Tabo, di Wamena, Kamis (29/10/2026) mengatakan realisasi pendapatan daerah telah mencapai 78 persen. Pendapatan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta dana Otonomi Khusus (Otsus).
“Dapat kami sampaikan, hingga tanggal 28 Oktober 2026, realisasi APBD mencapai 55,53 persen dari total APBD Rp1,5 triliun dan realisasi pendapatan 78 persen melalui sumber anggaran dari DAU, DBH, PAD, dan Otsus,” ujar Noak.
Ia menjelaskan, APBD induk Pemprov Papua Pegunungan pada awalnya sekitar Rp1,2 triliun. Pada tahun ini, pemerintah provinsi memperoleh tambahan alokasi anggaran dari pemerintah pusat yang bersumber dari dana Otsus sekitar Rp465 miliar.
“Kami tahun ini hanya mendapatkan tambahan anggaran dari pemerintah pusat bersumber dari dana Otsus sebesar Rp465 miliar,” katanya.
Menurut Noak, alokasi anggaran reguler yang bersumber dari DAU telah dibagikan kepada setiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membiayai belanja aparatur. Demikian pula dana Otsus yang telah dialokasikan kepada masing-masing OPD agar digunakan sesuai dengan peruntukannya.
Sementara itu, tambahan dana Otsus dalam APBD Perubahan 2026 belum dapat direalisasikan karena masih menunggu penetapan di DPR Papua Pegunungan.
Noak mengatakan, setelah menerima laporan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, pihaknya telah mendorong materi terkait anggaran tersebut ke DPR Papua Pegunungan untuk diproses lebih lanjut.
“Dana Otsus tambahan di APBD perubahan baru sampai pada tahap penetapan. Di DPR Papua Pegunungan belum ada penetapan sehingga anggarannya belum digunakan atau direalisasikan saat ini,” jelasnya.
Dengan demikian, realisasi APBD Papua Pegunungan hingga akhir Oktober 2026 masih mencakup anggaran yang telah tersedia dan dapat digunakan, sedangkan tambahan dana Otsus dalam APBD Perubahan belum masuk tahap realisasi karena masih menunggu proses penetapan.
