Rapat Sinkronisasi Jakarta Tegaskan Orkestrasi Lintas Kementerian: Papua Jadi Agenda Kebangsaan dengan Pendekatan Humanis dan Terpadu

JAKIARTA- Rapat Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua yang digelar Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua di Kantor Sekretariat Negara, 1 Oktober 2026, menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di level nasional agar pola pendekatan, strategi dan pilihan-pilihan kebijakan (policy options) percepatan pembangunan Papua dapat dilaksanakan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan.

Forum ini menempatkan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua sebagai salah satu instrumen penting dalam memperkuat orkestrasi pembangunan Papua secara menyeluruh dengan melibatkan Kantor Staf Presiden, Badan Komunikasi Pemerintah, para Kementerian Koordinator, BAPPENAS, dan lintas Kementerian/Lembaga dalam memadukan pendekatan kesejahteraan dan pendekatan perdamaian dan keamanan yang humanis.

“Percepatan pembangunan Papua membutuhkan orkestrasi yang kuat. Bukan hanya memastikan setiap program berjalan, tetapi juga memastikan seluruh intervensi pembangunan saling terhubung, menjawab kebutuhan masyarakat Papua, dan menghasilkan dampak yang nyata sesuai kontekstual Papua. Saya selalu menekankan Kebijakan Papua yang Rasa Papua,” ujar Velix Wanggai, Ketua Komite Eksekutif Papua. 2 Oktober 2026

Dalam pandangan Velix Wanggai, melalui rapat sinkronisasi ini, perencanaan dan pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua didorong untuk tidak berjalan secara parsial.

Sinkronisasi diperlukan untuk mempertemukan target pembangunan, pembagian peran antarlembaga, dukungan sumber daya, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi dalam satu kesatuan pelaksanaan.

Dari diskusi yang berkembang dalam Rapat Sinkronisasi ini, dibahas setting internasional yang dihadapi dan berpengaruh atas agenda Papua. Tidak dipungkiri bahwa internasionalisasi masalah Papua yang berkembang di fora internasional perlu disikapi secara bijaksana oleh berbagai Kementerian/Lembaga dimana Kementerian Luar Negeri menjadi garda terdepan di kancah global.

Dari diskusi ini, Velix Wanggai, menekankan pentingnya memadukan agenda Papua di level nasional dan di level daerah.

Di level nasional, terdapat agenda Papua dalam RPJMN 2025 – 2029, Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua tahun 2022 – 2041, Rencana Aksi Papua 2025 – 2029, Program Prioritas Presiden di wilayah Papua dan Proyek Strategis Nasional, maupun kebijakan Otonomi Khusus yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga di Jakarta. Tentu saja, berbagai langkah ditempuh di kancah global, terutama di kawasan Pasifik untuk mendukung percepatan pembangunan Papua.

Sedangkan, di level daerah, Velix Wanggai menekankan pentingnya para Kementerian untuk mempertimbangkan dinamika yang berkembang saat ini di Papua. Ada aspirasi pemekaran Provinsi Papua Utara dan Papua Barat Tengah dan DOB kabupaten lainnya, tuntutan keterlibatan masyarakat adat dalam pembangunan, lapangan kerja di anak muda Papua yang terbatas, sumber daya alam yang belum dikelola oleh daerah maupun terbatasnya pelayanan dasar di kampung-kampung, serta agenda penanangan pengungsi.

Demikian pula, Velix Wanggai menekankan pentingnya jajaran Pusat dalam menindaklanjuti poin-poin kesepakatan dari keputusan Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua, pada 12 Mei 2026, yang dikenal 12 Poin Kesepakatan Timika.

Karena itu, Rapat Sinkronisasi ini mensepakati agar para Kementerian/Lembaga untuk merumuskan pendekatan afirmasi yang spesifik dalam menyelesaikan akar persoalan di wilayah Papua. Hal itu diawali dengan memetakan kebijakan sektoral dari setiap Kementerian/Lembaga yang sesuai kontekstual Papua, dan merumuskan rencana teknis detail yang konkret, terukur guna menyentuh kebutuhan daerah, kondisi geografis, kemahalan wilayah maupun kearifan lokal.

Secara khusus 4 Kemenko, baik Kemenko Pangan, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, dan Kemenko Politik dan Keamanan menjelaskan sejumlah agenda strategis pembangunan Papua.

Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, menjelaskan poin-poin Kesepakatan Jayapura, 19 September 2026 lalu, dari hasil Rapat Koordinasi Infrastruktur dan Kewilayahan yang dipimpin Menko Agus Harimurti Yudhoyono di Kota Jayapura lalu. Demikian pula, dibahas tindaklanjut aspirasi para Kepala Daerah, seperti ruas jalan Maybrat – Teluk Bintuni, transportasi terpadu keliling Papua, maupun pengembangan koridor ekonomi di ruas jalan Trans Papua.

Sedangkan Kemenko Pangan, menekankan langkah-langkah terpadu dalam Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional (KSPEAN), serta rencana detail sektoral dari berbagai Kementerian/Lembaga dalam pengembangan Papua Selatan.

Sementara itu, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, menjelaskan langkah-langkah pengembangan ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua, terutama di kalangan anak muda Papua di tahun 2026 dan rencana di 2027, termasuk optimalisasi sentra kreatif hub anak muda di berbagai kota di Papua.

Dalam perspektif politik dan keamanan, Kemenko Politik dan Keamanan, arah pembangunan Papua diletakkan dalam kerangka pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan yang humanis. Namun, pentingnya harmoni dan keterpaduan langkah dari berbagai pihak. Kemenko Polkam mengharapkan peran orkestrasi langkah dari program Kementerian/Lembaga dan jajaran dari TNI dan Polri dalam mempercepat pembangunan Papua, dengan mempertimbangkan setting internasional yang terkait Papua dan setting dalam negeri yang berpengaruh di wilayah Papua.

Secara khusus, Kemenko Polkam intens dalam memadukan langkah pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca konflik di Jayawijaya, Papua Pegunungan. Disepakati bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai leading sector dengan dukungan lintas kementerian/lembaga dan unsur terkait.

Dari sisi komunikasi publik, Badan Komunikasi Pemerintah, menyampaikan pentingnya narasi besar percepatan pembangunan Papua yang humanis tanpa mengedepankan masyarakat asli Papua sebagai pelaku atau subyek pembangunan. Karena itu, pentingnya para Kementerian/Lembaga dalam merumuskan narasi tematik dari berbagai sektor Kementerian terkait agenda Papua, termasuk mengubah narasi dari daerah tertinggal menjadi Papua sebagai aset masa depan Indonesia di masa depan.

Di akhir pertemuan ini, disepakati 8 Kesepakatan Jakarta. Intinya, komitmen lintas Kementerian/Lembaga dalam menempatkan Papua sebagai agenda strategis pembangunan dan agenda kebangsaan yang serius, sehingga membutuhkan gerak langkah yang terpadu, terobosan dan afirmasi yang kontekstual Papua.

Sebagai kelanjutan pembahasan teknis detail, disepakati Kementerian PPN/Bappenas akan melaksanakan forum one-on-one meeting, dengan setiap Kementerian/Lembaga guna memastikan komitmen program dan anggaran pusat ke wilayah Papua, berpedoman Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua 2025 – 2029.

Secara khusus, Komite Eksekutif Papua akan memastikan kelanjutan tindaklanjut poin-poin dari Kesepakatan Timika 12 Mei 2026 dari Asosiasi Kepala Daerah, Kesepakatan Jayapura 19 September 2026 dari Rakor Kemenko Infrasttuktur dan Kewilayahan, maupun Kesepakatan Jakarta 1 Oktober 2026 dari Lintas Kementerian/Lembaga dalam memperkuat Visi Asta Cita Presiden yang kontekstual Papua.

Di akhir rapat sinkronisasi ini, Velix Wanggai menegaskan bahwa setiap langkah strategis dan langkah teknis dari setiap Kementerian/Lembaga ditujukan untuk membangun rasa percaya (trust building) guna membangun perdamaian yang berkelanjutan di Tanah Papua. Gerak langkah yang didasari oleh prinsip “kesehatian” jajaran Pusat dalam melaksanakan sentuhan untuk masyarakat asli Papua.