Rapat Koordinasi Kamtibmas di Wamena, Kapolda Papua Tegaskan Perlunya Evaluasi Bersama TNI, Polri dan Pemerintah Daerah Hadapi Ancaman Keamanan

WAMENA — Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf Patrige Renwarin, SH, M.Si mempertanyakan sejauh mana upaya seluruh pihak dalam menciptakan rasa aman di tengah masyarakat Papua Pegunungan.

Pertanyaan tersebut disampaikan Patrige saat menghadiri Rapat Koordinasi Perkembangan Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Papua Pegunungan di Wamena, Rabu (23/9/2026).

Patrige mengatakan, Polda Papua bersama Satgas Operasi Damai Cartenz (ODC) telah berupaya maksimal dalam menjaga keamanan. Namun, masih terdapat sejumlah kejadian yang berada di luar pengamatan dan kendali aparat.
Ia menilai, pemerintah daerah bersama TNI dan Polri perlu duduk bersama untuk mengevaluasi langkah yang telah dilakukan sekaligus menyusun program bersama yang lebih efektif dalam menjawab persoalan keamanan.

“Yang kita lakukan saat ini semuanya kembali pada penilaian masyarakat. Apakah masyarakat sudah merasa aman atau belum,” kata Patrige.
Menurutnya, Gubernur, para bupati, hingga kapolres di wilayah Papua Pegunungan telah berupaya keras mewujudkan keamanan. Namun, sejumlah insiden yang terjadi menunjukkan masih diperlukan langkah bersama yang lebih kuat.

Patrige juga menyinggung sejumlah kasus pembunuhan yang terjadi secara beruntun dalam sepekan terakhir di Kabupaten Jayawijaya. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi pertanyaan bersama mengenai langkah yang telah dilakukan seluruh unsur pemerintah dalam mengantisipasi situasi keamanan di tengah masyarakat.

“Sebagai unsur pemerintah ada TNI dan Polri, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dengan perangkatnya yang lengkap. Kembali dipertanyakan, apa yang sudah dilakukan untuk menyikapi situasi seperti ini di tengah masyarakat,” ujarnya.

Kapolda menjelaskan, wilayah hukum Polda Papua saat ini mencakup tiga provinsi, yakni Papua, Papua Selatan dan Papua Pegunungan.

Ia juga menyampaikan bahwa persoalan kejahatan merupakan bagian dari dinamika kehidupan masyarakat. Karena itu, menurut Patrige, persoalan keamanan tidak dapat hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat.

Patrige berharap pertemuan tersebut dapat menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk menerjemahkan persoalan keamanan menjadi program nyata yang dapat dijalankan bersama.

“Mari kita duduk bersama dengan pikiran dan hati yang dingin agar bisa dijadikan satu wujud program yang baik dan bisa dilakukan untuk Papua Pegunungan,” pungkasnya.