Presiden RI Bangun 2.200 Rumah di Papua Pegunungan, BP3OKP: Ini Perhatian Khusus

WAMENA-Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Pegunungan, Hantor Matuan, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Presiden Republik Indonesia atas rencana pembangunan 2.200 unit rumah di wilayah Papua Pegunungan.

Hal ini disampaikan dalam rapat persiapan pembangunan yang digelar bersama perwakilan pemerintah daerah dan kementerian terkait.

Dalam pernyataannya, Hantor Matuan menegaskan bahwa program pembangunan rumah ini merupakan bentuk perhatian khusus Presiden kepada masyarakat Papua Pegunungan. Ia menyebut bahwa provinsi lain tidak mendapatkan alokasi serupa, sehingga ini menjadi momentum penting bagi delapan kabupaten di wilayah tersebut.

“Saya sangat bersyukur dan mengapresiasi Bapak Presiden. Program 2.200 rumah ini luar biasa, dan hanya Papua Pegunungan yang mendapat perhatian khusus seperti ini,” ujar Ketua BP3OKP Hantor Matuan, di Baliem Pilamo, Wamena, Jayawijaya, Senin (11/8/2025).

Hantor juga berharap para bupati di delapan kabupaten benar-benar serius dalam melaksanakan program ini. Ia mendorong agar Kementerian PUPR tidak hanya menjalankan program yang telah ditetapkan, tetapi juga mempertimbangkan usulan tambahan dari pemerintah daerah.

“Kami harap Kementerian Perumahan bisa menambah alokasi sesuai dengan usulan para bupati. Ini bukan sekadar program, tapi awal dari perubahan besar,” tambahnya.

Ia menyoroti kondisi geografis Papua Pegunungan yang sulit dijangkau, namun menegaskan bahwa hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menghambat pembangunan.

Menurutnya, kehadiran pemerintah di daerah terpencil akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi.

“Perbedaan pandangan politik sering muncul karena ketidakpuasan terhadap kesejahteraan. Pemerintah harus hadir dan membangun pendekatan yang menyentuh masyarakat,” tegas Hantor.

Terkait aspek keamanan, Hantor meminta agar seluruh perangkat daerah, termasuk para bupati dan OPD, turut bertanggung jawab dalam mengamankan program ini. Ia menekankan bahwa keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi tanggung jawab bersama.

“Program ini adalah tujuan baik. Pemerintah daerah wajib mengamankan, bahkan di wilayah yang selama ini dianggap rawan,” katanya.

Hantor menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa Papua Pegunungan telah menjadi pintu masuk langsung ke Presiden, berkat langkah proaktif gubernur. Ia optimistis jika pelaksanaan awal berjalan baik, maka perhatian pemerintah pusat terhadap sektor pembangunan lainnya akan semakin besar.

“Kalau kita sukses di tahap awal, maka ke depan semua sektor pembangunan akan mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat,” tutup Hantor Matuan.