Pencaker Papua Pegunungan Dirikan Posko Aksi di Depan Kantor Gubernur, Tuntut Dialog Langsung

Wamena – Sejumlah pencari kerja (pencaker) dari Provinsi Papua Pegunungan yang tergabung dalam Forum Pribumi Papua Pegunungan, Aliansi Honorer Nasional, Hi-Labewa, serta koordinator lapangan dari delapan kabupaten mendirikan posko aksi di depan Kantor Gubernur Papua Pegunungan, Senin (30/6/2025).

Di posko tersebut terlihat berbagai perlengkapan seperti kapak, kayu bakar, dan dandang yang digunakan untuk memasak air dan menyeduh kopi, sebagai penghangat selama aksi berlangsung.

Pendirian posko ini merupakan bentuk tuntutan kepada Gubernur Papua Pegunungan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atas belum ditanggapinya hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024.

Ketua Forum Pribumi Papua Pegunungan, Yusup Yikwa, menegaskan bahwa pihaknya akan tetap bertahan sampai ada kepastian pertemuan langsung dengan gubernur.
“Kami akan tetap bertahan di sini dengan membuka posko secara resmi sampai ada kepastian bertemu dengan Gubernur Papua Pegunungan terkait tuntutan kami,” ujarnya.

Adapun tuntutan yang disampaikan para pencaker mencakup:

1. Meminta kebijakan Gubernur terkait 251 formasi CPNS yang belum terisi di Provinsi Papua Pegunungan.
2. Mempertanyakan nasib 179 anak cucu perintis yang tidak lulus, sementara hanya 21 orang yang dinyatakan lolos; serta mendesak kebijakan afirmatif dari pemerintah provinsi.
3. Mendesak optimalisasi seluruh kuota agar tidak ada formasi yang dikembalikan ke pemerintah pusat di Jakarta.

Ketua Himpunan Lahir Besar Wamena (Hi-Labewa), Samuel Pigai, juga menyampaikan pernyataan sikap.
“Kami meminta kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, dalam hal ini Bapak Gubernur, untuk membuka ruang dialog serta menghadirkan OPD terkait guna membahas aspirasi para pencaker. Tujuannya agar para pencaker tidak lagi turun ke jalan dan potensi konflik dapat diminimalkan.”

Samuel menilai, sejak pengumuman hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS, dinas terkait belum memfasilitasi pertemuan antara pencaker dan Gubernur, meskipun permintaan tersebut telah disuarakan dalam berbagai aksi.

Ia melanjutkan, ruang dialog yang terbuka akan memungkinkan para pencaker menyampaikan langsung aspirasi dan tuntutan kepada pemerintah provinsi. Dengan demikian, komunikasi dan kerja sama dapat terbangun lebih baik, serta potensi gangguan terhadap ketertiban umum dapat dicegah.
“Permintaan ini menunjukkan bahwa para pencaker ingin didengar secara langsung oleh Bapak Gubernur. Jika itu terjadi, suasana yang kondusif dan harmonis antara pemerintah dan pencaker bisa tercipta,” tutupnya.