Pemkab Nduga Bentuk Satgas Kekeringan, Siapkan SK Darurat

KENYAM, NDUGA — Pemerintah Kabupaten Nduga di bawah kepemimpinan Bupati Nduga Yoas Beon, S.IP., mengambil langkah strategis dalam menghadapi kondisi kekeringan berkepanjangan yang terjadi di wilayah Kabupaten Nduga. Salah satu langkah tersebut adalah menyusun dan menetapkan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kekeringan di Kabupaten Nduga.

Pembentukan satuan tugas ini bertujuan memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, OPD, aparat keamanan, serta pihak terkait dalam menghadapi dampak kekeringan, khususnya yang berkaitan dengan ketahanan pangan, distribusi logistik, kesehatan masyarakat, transportasi, serta kebutuhan dasar masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Nduga menyiapkan payung hukum melalui SK Bupati tentang penetapan status atas kejadian musibah kekeringan berkepanjangan di Kabupaten Nduga. Selain itu, akan disiapkan SK Bupati tentang pembentukan Tim Penanggulangan dan Pengendalian Dampak Musibah Kekeringan di Kabupaten Nduga.

Langkah berikutnya adalah mengaktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berdasarkan SK Bupati Nduga. Pengaktifan TPID menjadi bagian penting untuk mengantisipasi dampak kekeringan terhadap ketersediaan dan harga kebutuhan pokok masyarakat, sekaligus memastikan distribusi pangan dan barang kebutuhan dasar tetap berjalan.

Dalam susunan satuan tugas, Bupati Nduga menjadi Pelindung/Penasehat, Ketua DPRK Nduga sebagai Pelindung/Penasehat, Sekretaris Daerah sebagai Penanggung Jawab, Asisten Setda Bidang Pemerintahan Umum dan Hukum sebagai Ketua, BPBD sebagai Ketua Harian, Bappeda sebagai Sekretaris, serta BPKAD sebagai Bendahara.

Satgas juga dilengkapi sejumlah bidang yang memiliki tugas sesuai dengan kebutuhan penanganan kekeringan. Bidang Ketahanan Pangan melibatkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai koordinator bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Koperasi, Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, serta Dinas Perikanan.

Selanjutnya, Bidang Transportasi, Perlengkapan dan Distribusi Logistik dikoordinasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan melibatkan Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, serta Kepala Distrik Krepkuri dan Kepala Distrik Kenyam.

Untuk penanganan dampak terhadap masyarakat, Bidang Kesehatan dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nduga dengan melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Dinas Pemuda dan Olahraga.

Sementara itu, Bidang Data, Informasi dan Layanan Pengadaan dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Bidang ini melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Inspektorat, Satpol PP, Kodim 1706 Nduga, Polres Nduga, Bagian Humas dan Protokol, serta Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Nduga.

Bupati Yoas Beon menegaskan bahwa penanganan kekeringan membutuhkan kerja bersama dan koordinasi yang kuat. Karena itu, seluruh OPD dan unsur terkait diharapkan dapat menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing serta bergerak cepat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dengan pembentukan Satgas tersebut, Pemerintah Kabupaten Nduga berkomitmen untuk memastikan penanganan kekeringan dilakukan secara terpadu, mulai dari penetapan status, penanganan dampak, pengamanan ketersediaan pangan, distribusi logistik, pelayanan kesehatan, hingga pengendalian dampak ekonomi melalui TPID.

Langkah ini diharapkan mampu meminimalkan dampak kekeringan dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Nduga tetap terpenuhi selama kondisi kekeringan berlangsung.